Sinyal Kenaikan Harga BBM Makin Kuat, Menteri Arifin: Tanya Bu Sri Kapan Kumpulnya

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pertemuan antar kementerian/lembaga yang membahas nasib BBM bersubsidi dan tidak bersubsidi atau harga BBM pada Juli 2024 tidak diakui.

Begitu pula dengan harga BBM, Ariffin mengatakan pemerintah belum membahas kelanjutan harga listrik setelah Juni 2024. “Tidak dibahas (dalam rapat),” jelasnya, Selasa (25 Juni 2024) di Gedung DPR. Istana Negara di Jakarta.

Ia juga mengatakan, pihaknya menunggu koordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan (Kemenkaew). Saat ini, kata dia, Kementerian siap membahas nasib subsidi BBM di tengah kenaikan harga minyak dunia.

“Tanya Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan). Beliau selalu siap. Tanya beliau (Srimul) kapan mau bertemu (membahas subsidi),” tutupnya.

Sebelumnya, Ariffin mengungkapkan, pemerintah mempertimbangkan untuk mempertahankan harga BBM hingga Juni 2024 untuk mendukung pemulihan perekonomian masyarakat setempat pasca pandemi COVID-19.

Arifin mengatakan, kelanjutan harga BBM subsidi dan nonsubsidi juga akan dibahas bersama Menteri BUMN Eric Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Juli 2024. Namun, ia mengakui hingga akhir nanti belum ada pertemuan antar kementerian atau nonsubsidi. bulan Juni. Instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai harga BBM dan tarif listrik berlaku pada Juli 2024.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mewanti-wanti adanya kenaikan harga bensin mulai 1 Juli 2024. Ia mengatakan, melemahnya rupiah dan gejolak dunia menjadi indikator kuat terjadinya penyesuaian harga bensin. Namun pihaknya mengaku belum ada pembahasan mengenai masalah tersebut.

“Nanti ada pembahasan lagi. Tapi besarannya sudah jelas. Besaran subsidinya tidak ada perubahan,” jelas Menko Airlangga di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan menambah beban anggaran subsidi bahan bakar dan listrik. Sebab, dolar AS digunakan untuk mengimpor bahan bakar. Asumsi nilai tukar Rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) Provinsi 2024 ditetapkan rata-rata sebesar Rp 15.000 per dolar AS. Sementara nilai tukar Rupiah saat ini sudah mencapai level Rp 16.400 per dolar AS.

Oleh karena itu, pembelian valuta asing seperti subsidi listrik dan subsidi BBM akan terdampak. Dalam hal ini, akan terjadi efek rembesan akibat masuknya rupiah, kata Sri Mulyani. Konferensi pers fundamental ekonomi terkini dan RAPBN 2025 dilaksanakan di Jakarta kemarin.