UEA Siap Bergabung Pasukan Stabilisasi Gaza karena Genosida Israel Tak Sisakan Pilihan

DUBAI – Uni Emirat Arab (UEA) mengumumkan kesiapannya untuk menyumbangkan pasukan dalam “operasi stabilisasi” multinasional di Gaza.

Pernyataan UEA merupakan negara pertama yang mengungkapkan niat tersebut. Perkembangan ini, tulis Financial Times, merupakan langkah penting dalam mengatasi kurangnya perencanaan strategis Israel di Gaza.

Banyak kritikus memandang perang genosida Israel sebagai balas dendam tanpa tujuan jelas selain pembantaian warga Palestina.

Lana Nusseibeh, perwakilan khusus Kementerian Luar Negeri UEA, mengatakan UEA dapat mengirimkan pasukan jika Amerika Serikat memimpin operasi tersebut dan mendukung upaya pembentukan negara Palestina.

“UEA dapat menjadi bagian dari kekuatan stabilisasi bersama dengan mitra Arab dan internasional,” kata Nusseibeh.

Dia menambahkan: “Hal ini hanya akan dilakukan atas undangan Otoritas Palestina (PA) yang telah direformasi atau PA yang dipimpin oleh perdana menteri yang diberi mandat.”

“Amerika Serikat harus memimpin masalah ini agar berhasil,” tegas Nuseibe.

Posisi UEA muncul pada saat Israel berada dalam kebuntuan strategis dan tidak mampu mengalahkan Hamas secara tegas.

Sejak awal, para kritikus telah memperingatkan bahaya perang genosida Israel tanpa tujuan politik yang jelas.

Situasi saat ini membuat Israel mempunyai alternatif yang sulit selain melakukan pembunuhan massal terhadap warga Palestina dan memperburuk krisis kemanusiaan.

Sifat kekuatan militer dan polisi multinasional masih diperdebatkan.

Meskipun tidak ada rencana untuk mengirimkan pasukan AS, AS telah mendorong negara-negara Arab untuk bergabung sebagai bagian dari rencana pasca perang.

Mesir dan Maroko sebelumnya disebut-sebut sebagai pendukung kekuatan stabilisasi, dan Liga Arab telah menyerukan misi penjaga perdamaian PBB di Gaza dan Tepi Barat sebelum pembentukan negara Palestina.

Namun, kelayakan pengerahan pasukan tersebut menghadapi banyak tantangan dan bergantung pada tindakan Israel.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara konsisten menentang pembentukan negara Palestina dan peran penting Otoritas Palestina di Gaza, dan bersikeras bahwa Israel mengendalikan keamanan publik.

Posisi ini mempersulit terciptanya kekuatan multinasional tanpa kerja sama Israel.