Kairo (ANTARA) – Kementerian Luar Negeri Mesir pada Jumat mengatakan Menteri Luar Negeri Badr Abdelatty dan Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan membahas eskalasi regional yang “berbahaya” setelah Israel membunuh kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh.
Kedua menteri menjajaki “cara untuk meningkatkan kerja sama antara Mesir dan Arab Saudi di berbagai bidang.”
Mereka juga membahas “ketegangan regional yang mengkhawatirkan yang berasal dari kebijakan ekstremis Israel dan pola pembunuhan,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, merujuk pada pembunuhan Ismail Haniyeh pada Rabu di ibu kota Iran, Teheran.
Abdelatty menekankan pentingnya “menghentikan eskalasi yang sedang berlangsung dan menekankan tanggung jawab negara adidaya internasional, khususnya Amerika Serikat, untuk menahan eskalasi ini.”
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Saudi bin Farhan menyatakan harapannya bahwa “hubungan bilateral akan terus meningkatkan koordinasi dalam isu-isu regional.”
Pada hari Kamis, militer Israel “mengkonfirmasi informasi intelijen” tentang pembunuhan Mohammed Deif, pemimpin sayap militer Hamas, Brigade al-Qassam.
Serangan udara tersebut terjadi pada 13 Juli di kawasan Mawasi Khan Younis di selatan Jalur Gaza, meski sebelumnya kelompok perlawanan Palestina membantahnya.
Konfirmasi Israel tersebut menyusul pernyataan Hamas dan Iran pada hari Rabu tentang pembunuhan Haniyeh.
Serangan udara Israel menghantam kediaman Haniyeh di Teheran, setelah dia menghadiri upacara pelantikan Presiden Iran Masoud Pezeshkian.
Meski Israel bungkam atas pembunuhan Haniyeh, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara tidak langsung menyinggung tanggung jawab Tel Aviv atas operasi tersebut.
Selain itu, militer Israel juga secara khusus mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan Fouad Shukr, komandan militer utama Hizbullah, dalam serangan udara pada hari Selasa di pinggiran selatan Beirut.
Meningkatnya ketegangan antara kedua belah pihak terus berlangsung sejak serangan Israel di Jalur Gaza pada awal Oktober 2023.
Sementara itu, kedua menlu juga membahas upaya yang dilakukan Kairo dan Riyadh dalam menyelesaikan krisis Sudan demi menjaga persatuan dan kedaulatan Sudan dengan bekerja sama mencapai gencatan senjata dan memfasilitasi penyerahan bantuan kemanusiaan.
Sejak April 2023, tentara Sudan dan kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) terlibat dalam pertempuran yang telah menewaskan 18.800 orang dan membuat 10 juta orang mengungsi, menurut angka PBB.
Sumber: Anadolu-OANA
+ There are no comments
Add yours