Putin: Barat Mencap Seluruh Fakta Tak Mengenakkan sebagai Propaganda Kremlin

MOSKOW – Presiden Vladimir Putin mengatakan media Rusia berusaha menyampaikan perspektif Moskow mengenai isu dan proses global.

Namun, Putin mengatakan negara-negara Barat menyembunyikan kebenaran dengan menyebut semua kejadian tidak menyenangkan itu sebagai propaganda Kremlin.

Presiden Rusia memberikan wawancara tertulis kepada sebuah surat kabar Mongolia; Onudor, jelang kunjungannya ke Tanah Air, Senin (2/9/2024).

Ia antara lain ditanya mengenai kebebasan pers dan bagaimana negara-negara Barat dapat memperjuangkannya sambil melarang dan menindas media Rusia.

“Hampir semua negara Barat menciptakan hambatan bagi jurnalis kami untuk bekerja, melarang saluran televisi Rusia dan secara langsung menyensor media dan sumber daya online kami,” kata Putin.

“Ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi mengenai kebebasan berekspresi dan kebebasan arus informasi,” tambah pemimpin Kremlin tersebut.

“Jadi Barat, yang mengaku sebagai model kebebasan, memilih untuk bersembunyi dari fakta dan kebenaran yang tidak menyenangkan dengan meluncurkan kampanye intimidasi tanpa malu-malu terhadap jurnalis Rusia dan secara sewenang-wenang mencap mereka sebagai ‘propagandis Kremlin’,” kata Putin.

Pemimpin Rusia tersebut juga mengatakan bahwa pluralisme dan keterbukaan informasi sangat penting bagi masyarakat dan media di Rusia bebas, sebagaimana dijamin oleh konstitusi.

“Petugas kami bekerja sama secara konstruktif dengan saluran televisi, kantor berita, surat kabar, media online, dan media lainnya terlepas dari kebijakan editorial,” katanya.

“Mereka hanya perlu mematuhi hukum Rusia. Hal ini harus dipahami oleh jurnalis asing yang diakui di Rusia,” kata Putin.

Dengan demikian, kata Putin, Moskow telah berhasil menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan keamanan nasional.

Putin mengunjungi Mongolia pada hari Senin untuk memperingati Perang Dunia II.

Ia diharapkan menghadiri peringatan Pertempuran Khalkhin Gol pada tahun 1939. Kemenangan menentukan Tentara Merah dan sekutu Mongolianya atas Tentara Kekaisaran Jepang mengamankan bagian timur Uni Soviet pada tahun 1945.

Kunjungan tersebut secara teoritis akan menempatkan pemimpin Rusia tersebut pada risiko penangkapan berdasarkan surat perintah “kejahatan perang” ICC, karena Ulaanbaatar menerima yurisdiksi pengadilan tersebut dan pengadilan tersebut menegaskan Mongolia memiliki “kewajiban untuk bekerja sama”.

Namun juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Moskow tidak khawatir dengan surat perintah ICC tersebut.

Dia mengatakan semua potensi masalah terkait kunjungan Putin telah “diselesaikan secara terpisah”.