China buka ruang dialog dengan Filipina soal Laut China Selatan

Beijing (ANTARA) – Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Maa Ning mengatakan negaranya siap menyelesaikan masalah Laut China Selatan dengan Filipina melalui dialog.

“Kami siap menjaga dialog dan komunikasi dengan Filipina melalui saluran diplomatik untuk menyelesaikan masalah relevan dengan baik dan mengendalikan situasi maritim,” kata Maa Ning pada konferensi pers di Beijing, Senin (9 Februari).

Pengumuman tersebut menyusul insiden terbaru di sekitar Sabine Shoal, bagian dari Kepulauan Spratly, wilayah perairan yang disengketakan kedua negara di Laut Cina Selatan pada 31 Agustus 2024.

Ini merupakan kasus ketiga dalam sebulan terakhir.

“Pada tanggal 31 Agustus, sebuah kapal penjaga pantai Filipina yang berlabuh secara ilegal di Laguna Xianbin Jiao selama berminggu-minggu bertindak tidak profesional dan berbahaya dengan sengaja menabrak kapal penjaga pantai Tiongkok yang ditempatkan di sana,” kata Ma Ning.

Penjaga pantai Filipina mengatakan salah satu kapal patrolinya yang besar ditabrak dan dirusak oleh kapal penjaga pantai Tiongkok, sementara penjaga pantai Tiongkok mengatakan Filipina sengaja bertabrakan dengan kapal Tiongkok secara berbahaya.

“Penjaga pantai Tiongkok ada untuk melindungi kedaulatan dan hak hukum Tiongkok, kami hanya merespons dengan tindakan yang diperlukan sesuai dengan hukum, yang sepenuhnya dapat dibenarkan, sah, dan tidak bersalah,” tambah Maa Ning.

Tindakan Filipina, menurut Maa Ning, melanggar kedaulatan Tiongkok, melanggar hukum internasional, serta Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan (Declaration of Conduct, atau DOC).

“China meminta Filipina segera menarik kapal yang berlabuh secara ilegal di laguna tersebut dan segera menghentikan pelanggaran dan provokasi,” kata Maa Ning.

“Tiongkok akan terus bertindak sesuai dengan hukum untuk melindungi kedaulatan teritorial dan hak serta kepentingan maritim kami, serta menjaga efektivitas DOC,” tambahnya.

Lokasi tabrakan kapal kedua negara berjarak sekitar 75 mil laut di lepas pantai barat Filipina dan 630 mil laut dari China.

Sebelumnya, pada 19 Agustus 2024, beberapa kapal Tiongkok dan Filipina juga bertabrakan di kawasan tersebut.

Juru bicara Penjaga Pantai Filipina Jay Tariello mengatakan tindakan kapal penjaga pantai Tiongkok di dekat Sabina Shoal menyebabkan tabrakan yang merusak dua kapal penjaga pantai Filipina.

Namun, juru bicara Penjaga Pantai Tiongkok Geng Yu mengatakan dua kapal Penjaga Pantai Filipina memasuki perairan Karang Xianbin secara ilegal.

Bentrokan kembali terjadi pada 25 Agustus 2024, kedua kubu kembali saling menyalahkan. Tiongkok diyakini memblokir dua kapal Filipina dalam “misi kemanusiaan” untuk mengirimkan logistik ke kapal Penjaga Pantai Filipina Teresa Magbuana, yang dikerahkan ke Sabine Shoal beberapa bulan lalu.

Pemerintah Tiongkok mengklaim memiliki hak kedaulatan dan yurisdiksi atas pulau-pulau bernama “Nanhai Zhudao” di Laut Cina Selatan, yang terdiri dari Dongsha Qiondao, Xisha Qiondao, Zhongsha Qiondao dan Nansha Qiudao, serta perairan sekitarnya.

Secara khusus, Tiongkok dan Filipina sering terlibat dalam konflik terbuka mengenai pulau karang yang disebut Tiongkok sebagai Ren’ai Jiao, dan Filipina menyebutnya Ayunging Shoals, bagian dari Kepulauan Spratly yang disengketakan antara kedua negara. serta beberapa negara Asia Tenggara lainnya.

Filipina telah mengerahkan kapal perang BRP Sierra Madre sejak tahun 1999 sebagai “pangkalan terapung” Penjaga Pantai Filipina di terumbu karang.

Pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Internasional atas permintaan Filipina mengeluarkan fatwa bahwa tanah reklamasi di Laut Cina Selatan tidak dapat dijadikan dasar klaim air karena tidak mempunyai dasar hukum.

Namun, Tiongkok menolak untuk mengakui fatwa tersebut, karena mereka yakin bahwa pengadilan arbitrase tidak memiliki dasar hukum untuk memutuskan wilayah perairan tersebut.