PPI Dunia serukan perlindungan pelajar hingga supremasi demokrasi

Estimated read time 3 min read

Jakarta (ANTARA) – Persatuan Pelajar Indonesia Sedunia (PPI) menginginkan perlindungan terhadap pelajar dan menegaskan dukungan penuh terhadap kebesaran demokrasi di Indonesia melalui Deklarasi Budapest. PPI World menyelenggarakan Simposium Internasional XVI yang diselenggarakan di Budapest, Hongaria pada tanggal 21-24 Agustus.

“Deklarasi Budapest ini merupakan hasil kajian yang dilakukan oleh Direktorat Riset dan Kajian PPI Global selama satu tahun pemerintahan, yang menghasilkan gagasan-gagasan penting yang akan menjadi gagasan utama pemerintah Indonesia ke depan. Hasil ini dapat menjadi kontribusi nyata bagi Indonesia baik oleh pelajar Indonesia di luar negeri maupun oleh organisasi PPI,” kata Direktur Direktorat Riset dan Kajian PPI Dunia 2023/2024 Rayhan Maulana Ryzan.

Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu, Laporan yang dibacakan Koordinator PPI Dunia 2023-2024, Hamzah Assuudy Lubis, memuat beberapa poin penting yang menjadi fokus perhatian PPI Dunia:

Pertama, Pemerintahan Rakyat: PPI Dunia mendukung tegaknya demokrasi di Indonesia dengan mengembalikan pemerintahan kepada rakyat.

Kedua, Penegakan Hukum dan Perlindungan Lingkungan: PPI Dunia mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kebakaran hutan dan mendukung implementasi Perjanjian Asap Lintas Batas ASEAN serta mendorong peningkatan pendidikan masyarakat tentang lingkungan hidup.

Ketiga, Pelestarian Warisan Budaya: PPI Dunia mendorong pemerintah untuk melestarikan dan melindungi budaya Indonesia melalui dokumen digital dan kebijakan yang ketat. Mahasiswa juga diminta berperan sebagai duta budaya.

Keempat, Peningkatan Mutu Pendidikan: Deklarasi Budapest mendorong kebijakan inklusif, pendanaan yang memadai, dan kerja sama multilembaga untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Kelima, Energi Berkeadilan dan Berkelanjutan: PPI Dunia mendorong kerja sama penelitian dan pengembangan produk dalam negeri untuk mendorong energi berimbang dan berkelanjutan.

Keenam, Pengelolaan Sampah: Laporan ini menyerukan kepada pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan sampah melalui teknologi dan ekonomi sirkular. Baca juga: PPI: Pemerintah Daerah Harus Bangun Rumah Pintar dan Rumah Pintar Ketujuh, Transformasi Layanan Digital: PPI World mendorong transformasi layanan digital berbasis teknologi 5G yang menjamin keamanan sistem dan perlindungan pelanggan.

Kedelapan, Perlindungan Mahasiswa Diaspora: PPI Dunia meminta pemerintah mengesahkan RUU Perlindungan Mahasiswa Luar Negeri Indonesia untuk menjamin hak-hak mahasiswa diaspora.

Kesembilan, Mempromosikan Perdamaian Palestina: PPI Dunia mendorong pemerintah Indonesia untuk menjadi contoh perdamaian dan respon yang adil terhadap konflik Palestina.

Kesepuluh, Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan: PPI Dunia mendorong peningkatan pelayanan kesehatan dengan pendekatan One Health dan pemerataan akses terhadap pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.

Ke-11, Investasi fokus pada energi digital dan terbarukan: Laporan ini juga menekankan pentingnya investasi pada sektor ketenagalistrikan digital dan energi terbarukan sesuai dengan karakteristik wilayah.

Keduabelas, Pengembangan Pariwisata: PPI Dunia menghimbau pemerintah untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada operator pariwisata di kawasan berkualitas tinggi untuk meningkatkan kualitas kerja.

Deklarasi Budapest ditandatangani oleh Rayhan Maulana, Hamzah Assu’udy dan Sekretaris Jenderal PPI Dunia 2023/2024 Marcellino E. Suprapto.

Laporan ini menunjukkan tekad PPI Dunia untuk terus berperan kuat dalam mendukung pembangunan negara dan dunia secara setara dengan memperjuangkan hak dan kepentingan mahasiswa Indonesia di seluruh dunia, ujarnya. Baca Juga: PPI Dunia Tunjuk Adhie Marhadi Sebagai Koordinator Tahun 2024-2025

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours