Prabowo-Gibran Harus Masukkan Masalah Palestina Dalam Program 100 Hari Kerja

Estimated read time 3 min read

JAKARTA – Pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakaboming Raka harus memasukkan isu Palestina ke dalam program kerja 100 hari. Sebab, genosida Israel terhadap rakyat Palestina terus berlanjut hingga saat ini.

Hal tersebut terungkap pada kegiatan focus group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Adara Relief International bertajuk “Inisiatif Strategis dan Taktis Indonesia untuk Gaza”. FGD dilaksanakan di ruang GBHN Gedung MPR/DPR RI untuk menjaring masukan dari para pemangku kepentingan mengenai langkah nyata menghentikan genosida Israel di Gaza.

Presiden Direktur Adara Relief International Maryam Rachimani Youssef yang juga menjadi keynote speaker menjelaskan, sudah hampir setahun sejak genosida Israel di Gaza, dimana 70 persen korbannya adalah anak-anak dan perempuan.

“Adara Relief International sebagai lembaga bantuan kemanusiaan untuk Palestina telah memobilisasi dan memperkenalkan dirinya karena sudah hampir setahun sejak genosida Israel di Gaza,” kata Maryam.

Untuk menggali perspektif dan mengambil langkah-langkah strategis dan taktis dalam mendukung keadilan dan perdamaian di Palestina, Adara mengundang tokoh-tokoh dari berbagai bidang ke pertemuan ini. Pembicaranya antara lain pemerintah, akademisi, organisasi sosial dan organisasi kemanusiaan Palestina.

Selain Maryam, pembicara utama pada kegiatan ini adalah Hidayat Noor Wahid, Wakil Ketua MPR Mohammadiyyah Sikhita Deen Syamuddin, Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri MUI Sudernoto, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid dan Direktur Kementerian Timur Tengah. adalah Menteri Luar Negeri Ahral Tasani Fatehur Rahman

Maryam mengungkapkan, selama 16 tahun berkiprah, Adara menyadari beratnya penderitaan yang dihadapi masyarakat Palestina, khususnya anak-anak dan perempuan akibat penjajahan Israel. Apalagi di Gaza, Israel telah merasakan pahitnya blokade Israel selama 18 tahun yang menjadikan Gaza sebagai penjara terbesar di muka bumi.

“Menyikapi situasi saat ini, kami telah menyalurkan bantuan kemanusiaan, mulai dari sembako, sandang, pangan, papan, serta pengiriman obat-obatan dan perbekalan kesehatan lainnya. Namun semua itu tidak akan menyelesaikan permasalahan Gaza, karena akar masalahnya adalah pendudukan Israel.”

Untuk itu, pihaknya dan elemen bangsa mendesak pemerintahan baru Indonesia untuk menjadikan Palestina sebagai agenda prioritas di 100 hari pertama kepemimpinannya. Tujuannya adalah gencatan senjata dan penghentian permanen genosida di Palestina.

Wakil Ketua Dewan Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Noor Wahid mengatakan, pemerintahan mendatang harus ingat bahwa Indonesia terikat pada konstitusi.

“Konstitusi kita menyatakan bahwa kebebasan adalah hak setiap orang. Indonesia mendukung kebebasan rakyat Palestina sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945,” ujarnya.

Hidayat Noor Wahid juga mengatakan, Indonesia tidak sendirian dalam membela Palestina dan memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Israel. Perjuangan ini bisa dilakukan bersama-sama dengan ASEAN, OKI, Liga Arab dan PBB.

“Fokus Indonesia adalah pembebasan Palestina, bukan Israel, karena fokus pada Israel akan mengarah pada normalisasi perundingan,” tegas Yoon Machmudi, Ketua Program Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia (UI).

Jon menambahkan, sebaiknya pemerintah Indonesia membentuk utusan khusus Indonesia untuk Palestina untuk berunding dengan pihak-pihak terkait guna mewujudkan kemerdekaan Palestina.

Para tokoh sepakat bahwa isu Palestina harus menjadi agenda prioritas dalam 100 hari pertama kerja legislatif dan eksekutif. Forum tersebut mendesak pemerintah untuk fokus pada pemantauan dan penargetan penyaluran bantuan kemanusiaan. Indonesia juga dapat meningkatkan peran globalnya melalui PBB sehingga dapat memperkuat posisi Indonesia di forum internasional.

“Kami berharap seluruh elemen bangsa bersatu untuk berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan permasalahan Palestina. Kepala Divisi Riset Internasional Adara Relief selaku Direktur Eksekutif Fitriyah Noor Fadela menegaskan bahwa “Palestina sudah lama dikecewakan dan diabaikan oleh dunia. Sudah saatnya Indonesia menyembuhkan luka rakyat Palestina.”

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours