BI: Forum bank sentral Asia Pasifik soroti kebijakan sektor keuangan

Estimated read time 3 min read

JAKARTA dlbrw.com – Bank Indonesia (BI) membahas tantangan dan perkembangan terkini di sektor keuangan, termasuk pengawasan perbankan, serta solusi kebijakan dengan pejabat keuangan di Asia Timur dan Pasifik.

Para pejabat keuangan ini merupakan anggota Pertemuan Eksekutif ke-56 Kelompok Kerja Pengawasan Perbankan (WGBS) Bank Sentral Asia Timur Pasifik (EMEAP). BI sebagai Ketua EMEAP periode 2024-2026 Perjanjian EMEAP WBGS bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan, memperbaiki kebijakan dan memperkuat pengawasan perbankan, kata Deputi Gubernur BEI Yuda Agang di Jakarta, Senin.

Topik utama diskusi pada EMEAP WBGS ke-56, yang diadakan pada 29-30 Agustus 2024 di Bali, mencakup investasi digital dan transisi menuju ekonomi hijau, pengembangan Prinsip Inti Basel, dan keamanan siber.

Pada pertemuan WGBS EMEAP ke-56, berbagai strategi utama dikembangkan di tiga bidang termasuk keuangan berkelanjutan, kebijakan utama, dan upaya pemulihan perbankan.

Sebagai bagian dari rencana untuk melanjutkan kerja sama di masa depan di antara anggota EMEAP WGBS, para peserta menyepakati rencana untuk meningkatkan kapasitas petugas keuangan dengan bidang utama terkait manajemen risiko dan digitalisasi sektor keuangan.

Dalam pertemuan tersebut, Yuda menyampaikan bahwa banyak perubahan yang terjadi pada sistem keuangan global, terutama kemajuan digital dan perubahan ekonomi hijau yang mempengaruhi model bisnis perbankan sekaligus memberikan peluang yang besar, namun di sisi lain dapat menimbulkan kelemahan. Mempengaruhi stabilitas sistem keuangan

Perkembangan ini memerlukan respon kebijakan yang tepat dan tepat serta perubahan praktik pengelolaan Sementara itu, dari sektor ekonomi digital, regulator perlu mendorong inovasi dan memastikan kontrol yang tepat, termasuk keamanan siber.

Saat ini, sehubungan dengan kegiatan reformasi ekonomi yang ramah lingkungan, pihak berwenang perlu bekerja sama dengan industri, terus-menerus melaporkan dan melaporkan, menyediakan data dan memperkuat kerja sama antar otoritas ekonomi, serta mengambil langkah-langkah untuk mendukung reformasi sistem ekonomi.

Diskusi di forum WGBS EMEAP menyoroti pentingnya pemahaman dan penerapan intelijen risiko siber untuk memastikan keamanan dan stabilitas operasional sistem keuangan.

Untuk itu, Bank Indonesia telah menetapkan kerangka keamanan dan ketahanan siber yang bertumpu pada tiga pilar, yaitu tata kelola, pencegahan, dan respons. Sistem ini berfungsi sebagai pedoman keuangan dengan menetapkan standar minimum dalam mencegah serangan dunia maya.

Pilar-pilar tersebut didukung dengan pemantauan dan koordinasi yang berkelanjutan sehingga permasalahan perekonomian dapat diketahui dan diselesaikan dengan cepat, ujarnya.

Anggota EMEAP WGBS termasuk Reserve Bank of Australia; Otoritas Pengaturan Energi Australia; Bank Rakyat Tiongkok; Otoritas Regulasi Keuangan Nasional; Otoritas Moneter Hong Kong; Bank Indonesia; Otoritas Bantuan Keuangan; Bank Jepang; Badan Sektor Keuangan Jepang; Bank Korea; Layanan Pengawasan Keuangan Korea; Bank Negara Malaysia; Bank Cadangan Selandia Baru; Bangko Sentral di Filipina; Otoritas Moneter Singapura; dan Bank Thailand

Baca Juga: ADB: Inflasi di Asia-Pasifik akan turun menjadi 3,2 persen pada tahun 2024

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours