Pemerintah Evaluasi Kebijakan Usai PMI Manufaktur Kontraksi Beruntun

dlbrw.com, JAKARTA — Pemerintah mengumumkan akan mengkaji ulang kebijakan setelah perusahaan milik Manajer Pembelian (PMI) mengalami kontraksi selama tiga bulan berturut-turut. S&P Global melaporkan PMI manufaktur Indonesia masih di bawah 50, yakni berada di level 49,2 pada September 2024. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rekor Agustus yang sebesar 48,9.

“Pemerintah akan terus mengkaji kebijakan dan mengantisipasi berbagai permasalahan di dunia,” kata Fabrio Kakaribu, Direktur Lembaga Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Menurut Fabrio, produksi global sedang turun. Selain Indonesia, negara mitra dagang Indonesia banyak yang mencatat penurunan PMI manufaktur, seperti Amerika Serikat (47,0), Tiongkok (49,3), dan Jepang (49,6). Sementara itu, beberapa negara seperti India dan Thailand mencatat pertumbuhan meski dengan laju yang lebih lambat.

Meskipun pemerintah Tiongkok telah berusaha meningkatkan sentimen pasar dengan paket stimulus besar-besaran, kekhawatiran akan resesi di Tiongkok masih ada.

Meski demikian, Fabrio optimistis peluang manufaktur Indonesia masih kuat, terutama akibat resesi. Hal ini mulai tercermin dari kenaikan harga beberapa komoditas seperti nikel, minyak sawit mentah (CPO), dan batu bara.

“Di tengah krisis global, sektor manufaktur dalam negeri menunjukkan perbaikan meski masih dalam posisi lemah. Kami tetap optimistis tujuan pertumbuhan ekonomi akan tercapai,” kata Fabrio.

Secara terpisah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasamita mengingatkan, langkah-langkah untuk mendukung industri masih diperlukan untuk segera membawa PMI Indonesia ke produksi yang mulai naik ke angka 49,2 pada bulan September.

Upaya yang diinginkannya antara lain adalah revisi Peraturan Perdagangan No. 8 Tahun 2024, menyempurnakan peraturan pemerintah tentang gas bumi untuk keperluan dalam negeri dan peraturan perekonomian terkait Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor ubin keramik oleh menteri dan tindakan safeguard di negara lain. . Penetapan Harga Berbasis Garmen (BMTP).