Pengamat: Pemerintah Diminta Jangan Nekat Naikkan Harga BBM Subsidi

Estimated read time 2 min read

dlbrw.com, JAKARTA – Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan pemerintah sebaiknya menyerahkan keputusan harga BBM nonsubsidi kepada Pertamina agar sesuai dengan harga keekonomian. Hal ini menguntungkan pemerintah karena tidak perlu lagi membayar kompensasi ketika harga BBM nonsubsidi berada di bawah harga keekonomian. 

Namun, pemerintah sebaiknya tidak menaikkan harga BBM bersubsidi pada Juli 2024, kata Fahmy saat dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (26 Juni 2024).

Meski harga minyak dunia cenderung naik hingga US$80,72 per barel, Fahmy mengatakan rata-rata harga minyak dunia lebih rendah dibandingkan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) yang ditetapkan dalam APBN. Meski inflasi masih terkendali di angka 2,8 persen pada bulan Mei, meski rupiah melemah Rp16.400 per dolar AS.

Berdasarkan indikator tersebut, pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM bersubsidi pada Juli 2024, kata Fahmy. 

Fahmy mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi akan memicu inflasi yang berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Kondisi ini berdampak besar terhadap penurunan daya beli masyarakat.

Di tengah pelemahan rupiah yang terus berlanjut, Fahmy meyakini percepatan inflasi akan memperburuk perekonomian Indonesia. Fahmy mengatakan, hal ini bahkan bisa memicu krisis ekonomi karena nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS yang dibarengi dengan inflasi yang meroket.

“Untuk mencegah kemungkinan krisis ekonomi di Indonesia, sebaiknya pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi sesuai dengan harga keekonomian. Namun, pemerintah tidak terburu-buru menaikkan harga BBM bersubsidi pada Juli 2024,” lanjut Fahmy. 

Fahmy mendorong pemerintah memperpanjang harga BBM bersubsidi hingga Desember 2024. Fahmy mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi yang terjadi saat ini akan berdampak besar bagi pemerintahan Prabowo Subianto.

“Jika pemerintahan Jokowi memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pada Juli 2024, maka tidak diragukan lagi kenaikan harga BBM bersubsidi akan menjadi beban bagi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto,” kata Fahmy. 

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours