Sri Mulyani: Rp 872,8 Triliun Belanja Pemerintah Pusat Langsung Dinikmati Masyarakat

dlbrw.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Mulyani mengatakan belanja APBN Pemerintah Pusat (BPP) tahun 2024 ditanggung langsung oleh masyarakat. Dari total BPP Rp1.170,8 triliun hingga Juli 2024, sekitar 80 persen disalurkan langsung ke masyarakat.

“Untuk belanja pemerintah pusat, kita telah mengeluarkan Rp 1.170,8 triliun atau 47,5 persen dari batas legal. Naik 14,7 persen,” kata Pak Mulyani pada konferensi pers rilis APBN Agustus 2024 di Kementerian. kata kantor Keuangan pada Selasa (13/8/2024).

Dia menyebutkan, penerapan BPP akan menelan biaya kementerian/lembaga sebesar Rp558,7 triliun atau 54 persen dari batasan pada Juli 2024. Hal ini juga berdampak pada bantuan pemilu, penyaluran berbagai program bantuan sosial, infrastruktur pertahanan dan keamanan, serta pembangunan infrastruktur.

Disusul belanja nonkementerian/lembaga sebesar Rp582,1 triliun atau 42,3 persen dari pagu. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh pelaksanaan subsidi atau kompensasi energi dan pembayaran manfaat pensiun.

“Dari Rp 1.170,8 triliun tersebut, sebesar Rp 872,8 triliun atau 74,5 persen BPPnya dikonsumsi langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Pak Mulyani dengan sopan menyalurkan anggaran penguasa langsung ke masyarakat. Setidaknya ada tujuh bidang yang BPP memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk infrastruktur atau fasilitas umum.

Pertama, Jaminan Sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH). Anggaran PKH sebesar 17,7 triliun disalurkan kepada 1 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kemudian kartu sembako Rp 28 triliun untuk 18,7 juta KPM.

Kedua, dari sudut pandang pendidikan. Program Indonesia Pintar anggaran Rp8,9 triliun ditargetkan untuk 11,2 juta mahasiswa, program KIP University Rp7 triliun untuk 875 ribu mahasiswa. Kemudian BOS (Kemenag) Rp 7,4 triliun untuk 6,4 juta siswa dan Rp 3,6 triliun untuk 197 PTN BOPTN.

Ketiga, infrastruktur. Anggaran pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur antara lain jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, jaringan irigasi, SPAM, perumahan, gedung pendidikan tinggi, dan kapasitas satelit sebesar Rp 94,1 triliun.

Keempat, kesehatan. Tercatat, anggaran Penerima Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI) JKN sebesar Rp 27 triliun untuk 96,7 juta peserta.

“Yang paling langsung adalah Jamsostek untuk 18,7 juta KPM atau kesehatan untuk 96,7 juta peserta.” “Jumlahnya besar,” kata Pak Mulyani.

Kelima, energi murah. Subsidi BBM sebesar Rp10,4 triliun untuk 8,66 juta KL dan Rp40,4 triliun untuk 4,02 juta KL LPG 3 kg.

Keenam, pertanian. Anggaran alat dan mesin pertanian pra panen (traktor, pompa air, hand sprayer, dan rice grafter) sebesar Rp1 triliun untuk 52.391 unit, anggaran subsidi pupuk sebesar Rp6,3 triliun untuk 3,8 juta ton.

Ketujuh, UMKM. Anggaran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 2,8 juta peminjam ditetapkan sebesar Rp 18,1 triliun.