Pj Gubernur DKI minta RT/RW tertib administrasi agar program lancar

Estimated read time 2 min read

JAKARTA dlbrw.com – Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hardono meminta para pengurus Rukun Tetanga (RT) dan Rukun Varga (RW) melakukan penanganan kependudukan dengan tertib. Berjalan dengan lancar.

“Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Kapolda, dan Kapolda mengapresiasi besarnya minat RT/RW terhadap pengelolaan kependudukan (admindoc). Pengelolaan kependudukan pada tahun-tahun mendatang,” Harrow memberikan pemaparannya. Sabtu, selamat datang di gerakan pengelolaan kependudukan yang terorganisir di Jakarta International Velodrome di Jakarta Timur.

Ia meyakini, prestasi yang diraih para pengurus RT/RW akan menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan ketertiban administrasi guna mendukung pembangunan kota dan memberikan kepastian hukum kepada warganya.

Oleh karena itu, Pemkab DKI memberikan bingkisan berupa laptop, piala, sepeda motor, dan umrah untuk memberikan motivasi kepada para pengurus RT/RW agar ke depan selalu melakukan pengelolaan kependudukan dengan baik.

Haru juga mengatakan, peran RT dan RW harus selaras dengan inisialnya, artinya Rukun Tetanga dan Rukun Varga senantiasa menjaga keharmonisan seluruh lingkungan.

Selain itu, ia juga berpesan agar para pengurus RT/RW mewaspadai seringnya terjadi kebakaran di wilayah Jakarta.

Bersama Dinas Penyelamatan dan Penyelamatan Daerah (DKI) DKI Jakarta, SNI meyakini perlunya edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencegahan dan penanganan kebakaran melalui berbagai kegiatan, mulai dari penggunaan fasilitas kelistrikan SNI hingga pelatihan. Penggunaan alat pemadam api ringan (APAR).

Saya sudah sampaikan, 66 persen kecelakaan kebakaran di DKI Jakarta disebabkan oleh korsleting listrik, kabel rusak, dan sebagainya. Saya fokus pada masalah kesehatan, mati lemas, dan semua tingkatan, kata Haru.

Kompetisi penilaian RT/RW terbaik tingkat provinsi ini diselenggarakan pada 18 Juli hingga 21 Agustus 2024 oleh Gerakan Regulasi Pengelolaan Kependudukan di DKI Jakarta. Tertibnya gerakan pengelolaan kependudukan di bidangnya.

Tahapan seleksi penilaian dilakukan mulai dari tingkat kabupaten, kabupaten, kota, dan kabupaten. Selanjutnya diterima tiga peserta terbaik dari masing-masing kota/kabupaten tingkat kabupaten.

Di tingkat kabupaten, penilaian dilakukan secara cermat dan obyektif oleh dewan juri dari berbagai institusi yakni Pemda DKI Jakarta, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, Kotam Jaya, dan Polta Metro Jaya.

Kriteria penilaian yang ditetapkan adalah cakupan dokumen kependudukan, peran RT/RW dalam penggunaan aplikasi pelayanan administrasi kependudukan (admindoc) dan upaya pembuatan dokumen kependudukan berdasarkan tempat tinggal, integritas, pengelolaan pelayanan administrasi kependudukan, penciptaan. inovasi. Pelayanan Pengelolaan Kependudukan dan Pengkajian Wilayah.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours