Jakarta dlbrw.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Barat menggencarkan patroli pemeriksaan hak pilih di delapan daerah daerah dalam upaya meningkatkan verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Pengedaran hak pilih dilakukan di seluruh daerah pemilihan secara serentak sebelum ditetapkan DPT. Seluruh Panitia Penyelenggara Pemilihan Daerah (PPS) melakukan crosscheck terhadap data pemilih yang tersedia,” kata Koordinator Bidang Pencegahan dan Pengawasan, Humas dan Humas. antar Lembaga Bawaslu Jakarta saat bertemu Jakarta, Rabu.
Roup mengatakan, para pejabat Bawaslu DKI dan petugas di tingkat kabupaten dan kecamatan mendatangi kantong-kantong pemilih yang dianggap dikecualikan dari DPT.
“Kami mengunjungi kantong-kantong pemilih yang dianggap tidak terdaftar, misalnya TPS,” kata Roup.
Patroli dilakukan menyusul data pemilih yang meninggal dunia namun masih tercantum dalam DPT.
Jadi kalau dia sudah meninggal, tapi masih di DPT, informasinya akan kita peroleh lagi untuk direkomendasikan ke KPU nanti, kata Roup.
Penggeledahan juga mencakup TNI/Polri yang memiliki surat keterangan (SK) yang masih berlaku.
TNI/Polri tidak bisa memilih. Kalau sudah pensiun, segera lapor, agar kita dapat datanya, jelas Roup.
Hingga saat ini, jumlah data pemilih yang perlu disiapkan pasca patroli hak pilih masih dalam proses pendataan di Bawaslu Jakarta Barat.
“Kami masih mengumpulkan informasi,” kata Roup.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Barat mengusulkan koreksi 21 nama dan identitas pada Daftar Pemilih Pos (DPS) Pilkada DKI Jakarta di wilayahnya.
Sejauh ini kami sudah merekomendasikan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada KPU, sekitar 21 kata, kata Roup sebelumnya (27/8).
21 nama dalam DPS yang harus disiapkan KPU setempat merupakan warga yang meninggal dunia setelah tahap penyidikan dan perbandingan (coklit) atau pindah ke luar DKI Jakarta.
“Ada warga yang meninggal saat masih terdaftar DPT, ada juga warga yang pindah,” kata Roup.
+ There are no comments
Add yours