Airlangga: RI jadi inspirasi bipartisan di AS dalam penolakan EUDR

Jakarta (ANTARA) – Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia memberikan insentif bagi negara-negara Amerika Serikat (AS) dan negara lain yang tergabung dalam LMC dan – menolak melaksanakan proyek tersebut. Uni Eropa. Peraturan Deforestasi (EUDR).

Uni Eropa (UE) akan mulai menerapkan Perjanjian Perdagangan Bebas Eropa atau EUDR pada akhir Desember 2024.

“Amerika Serikat mempunyai dua pandangan terhadap EUDR, sehingga EUDR (Joint Task Force) yang diluncurkan Indonesia pada kunjungan bersama Menteri Perekonomian dan Perdana Menteri Malaysia tahun lalu, terus mendapat dukungan dari LMC. Beberapa waktu yang lalu.” Partai Republik dan Demokrat di AS juga mempertanyakan EUDR.

Sebelum penerapan undang-undang ini, Indonesia terus mengungkapkan keprihatinan banyak negara terhadap EUDR dan anggota penting UE.

Termasuk dengan mendorong LMC menerbitkan dua surat bersama tanggapan EUDR kepada tingkat tinggi UE pada 27 Juli 2022 (14 LMC) dan 7 September 2023 (17 LMC).

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang mengkritik EUDR.

Pada tanggal 30 Mei 2024, Pemerintah AS mengirimkan surat kepada EVP Maros Sefcovic yang ditandatangani oleh Menteri Pertanian Thomas Vilsack, Menteri Perdagangan Gina Raimondo, dan Perwakilan Dagang AS (USTR) Katherine Tai.

Dalam surat tersebut, pemerintah AS menegaskan bahwa penerapan EUDR jika memenuhi jadwal pada akhir tahun ini akan memberikan dampak ekonomi negatif terhadap pasar produsen dan konsumen, baik di AS maupun UE.

Oleh karena itu, Amerika Serikat meminta Komisi Eropa untuk menunda penerapan EUDR.

Surat tersebut menguraikan empat tantangan besar bagi industri AS untuk memahami dan beradaptasi dengan EUDR, yaitu kurangnya sistem informasi, kurangnya panduan dari Komisi Eropa, dan struktur negara sementara yang mencakup negara-negara yang sama-sama kreatif. dan peraturan risiko terlepas dari kegiatan kehutanan yang dilaksanakan.

Hal ini karena banyak negara berkembang seperti Amerika Serikat, yang menganggap operasi kehutanan mereka berskala besar dan sehat, menganggap diversifikasi risiko sebagai sesuatu yang merugikan.

Surat AS kepada UE tersebut merupakan tindak lanjut surat Kongres AS kepada USTR Katherine Tai tertanggal 8 Maret 2024, yang memperkirakan potensi kerugian perdagangan yang akan dikenakan EUDR terhadap produk hutan AS dan UE dari AS $3,5 miliar per tahun.

Alhasil, pemerintah AS meminta Uni Eropa (UE) menunda penerapan EUDR.

Airlangga mengatakan, hal ini berasal dari UE sendiri.

Masuknya Amerika Serikat ke dalam daftar negara yang menyerukan penangguhan program EUDR akan memberikan tekanan pada Komisi Eropa untuk menunda implementasi EUDR.

Selain LMC dan Amerika Serikat, negara anggota UE lainnya seperti Austria mengkritik EUDR karena undang-undang tersebut akan berdampak negatif pada pertanian skala kecil dan kehutanan di Eropa, sehingga mereka pun melakukan hal tersebut. Dukungan tersebut menyerukan diambilnya langkah-langkah yang tepat untuk mengecualikan petani kecil dan menunda penerapan EUDR.