Badan HAM PBB kutuk seruan menteri Israel usir penduduk Tepi Barat

Sebuah badan hak asasi manusia PBB pada hari Jumat mengecam seruan seorang menteri Israel untuk mengusir penduduk Tepi Barat, dan mengatakan bahwa pernyataan tersebut memicu peningkatan situasi yang sudah mengerikan.

“Mengenai pernyataan beberapa pejabat yang mungkin memicu pelanggaran hak asasi manusia, kami mengutuk keras pernyataan tersebut,” kata juru bicara Ravina Shamdasani pada konferensi pers PBB di Jenewa menanggapi pertanyaan dari Anadolu.

Sebelumnya pada hari Rabu, Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz menyerukan tindakan di Gaza, di Tepi Barat bagian utara, termasuk evakuasi sementara warga Palestina, di tengah operasi militer besar-besaran di wilayah tersebut, yang terbesar dalam dua dekade.

“Ini hanya akan memperburuk situasi yang sudah sangat buruk,” kata Shamdasani.

Mengacu pada “impunitas yang berkepanjangan” atas pelanggaran terhadap warga Palestina di Tepi Barat, ia menekankan bahwa telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh pemukim, kekerasan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Israel, penahanan sewenang-wenang terhadap ratusan warga Palestina, namun “pertanggungjawabannya sangat sedikit.”

“Ini menciptakan suasana impunitas,” katanya.

“Jadi situasinya sudah sangat, sangat tidak stabil dan apa yang kita lihat dalam beberapa hari terakhir adalah memburuknya situasi, yang seperti kita katakan, merupakan bencana besar,” dia memperingatkan.

“Kami telah melihat penggerebekan, pembunuhan. Kami juga melihat kerusakan pada infrastruktur, infrastruktur penting, termasuk pasokan air bagi masyarakat yang tinggal di sana,” kata Shamdasani.

Dia meminta Israel untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional sebagai kekuatan pendudukan.

“Serangan udara dan persenjataan serta taktik militer yang digunakan pasukan keamanan Israel melanggar norma dan standar hak asasi manusia yang berlaku dalam operasi penegakan hukum,” ujarnya.

“Dan setiap pembunuhan di luar hukum harus diselidiki secara menyeluruh dan independen serta pihak-pihak yang terlibat harus bertanggung jawab,” lanjutnya.

Sumber: Anadolu