Jakarta (ANTARA) – Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta mengatakan keamanan transaksi melalui QRIS merupakan tanggung jawab bersama.
Jadi kalau kita lihat QRIS, kita bangun sesuai standar nasional. QRIS kita lengkapi dengan fitur-fitur keamanan yang mengacu pada international best practice,” kata Filianingsih dalam pengumuman hasil. Rapat Dewan BI Juni 2024 di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan BI, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan juga pelaku industri, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), telah melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada merchant mengenai keamanan transaksi QRIS.
“Kenapa menjadi tanggung jawab bersama, di sisi pedagang, pedagang harus memastikan QRIS di bawah kendalinya, barcode di bawah kendalinya,” ujarnya.
Filianingsih menegaskan, barcode QRIS harus berada dalam wilayah kendali merchant. Pelaku usaha juga harus memastikan notifikasi transaksi pembayaran berhasil diterima melalui ponsel.
“Jangan letakkan barcode di mana pun sehingga dia harus memantau bahwa pelanggan benar-benar memindai QRIS yang ada di depannya,” ujarnya.
Selanjutnya menjadi tanggung jawab pembeli untuk memastikan bahwa QRIS yang dipindai benar untuk tujuan transaksi.
Dia menekankan, rupiah harus digunakan dalam setiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran di Indonesia. BI menawarkan dua metode pembayaran dalam sistemnya, yakni clear dan cashless.
Sementara BI dan ASPI selalu memantau PJP QRIS dan juga perlindungan konsumen.
+ There are no comments
Add yours