BKPM pastikan layanan penerbitan izin tak terdampak serangan siber

Estimated read time 2 min read

Jakarta (ANTARA) – Badan Koordinasi Penanaman Modal/Kementerian Penanaman Modal (BKPM) memastikan layanan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang disampaikan melalui sistem Online Single Submission (OSS) tidak terkena serangan siber di Pusat Data Nasional. Sementara. (PDNS) 2 yang terdeteksi pertama kali pada 17 Juni 2024. “Layanan OSS masih berjalan normal sejak seminggu terakhir hingga saat ini. Namun tim terus memantau, memastikan tidak ada gangguan yang mungkin terjadi di kemudian hari,” kata Staf Khusus Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan evaluasi rutin terhadap layanan sosial yang berada di bawah kendali Kementerian Investasi/BKPM, seperti sistem OSS dan komunikasi, serta memastikan kedua layanan tersebut masih berjalan dengan baik.

Meski demikian, menurutnya Kementerian Investasi/BKPM tetap waspada dan mewaspadai potensi gangguan.

“Di Kementerian Investasi, kami melakukan pemeriksaan dan pengecekan secara berkala untuk memastikan proses perizinan dan pelayanan pelaku usaha berjalan baik, namun kami tetap waspada dalam memantau jika ada yang salah dengan sistem kerja.”

Ia mencatat, dalam kurun waktu awal Januari hingga akhir Juni 2024, jumlah total BNI yang diterbitkan melalui sistem OSS sebanyak 2.404.297 dengan rata-rata penerbitan harian sebanyak 13.210.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menjelaskan sejarah terjadinya serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya yang gangguannya pertama kali terdeteksi pada 17 Juni 2024.

Jadi, identifikasi gangguan pertama yang terjadi di PDNS 2 Surabaya adalah serangan siber berupa uang tebusan yang disebut Brain Cipher Ransomware, kata Budi Arie dalam rapat panitia DPR RI bersama Menteri Komunikasi dan Informatika. Kepala Departemen. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) DPR RI, Jakarta, Kamis (27/6).

“Setelah menerima uang tebusan, dilakukan upaya untuk menonaktifkan fitur keamanan Windows mulai tanggal 17 Juni 2024 pukul 23.15 WIB sehingga aktivitas berbahaya berbahaya dapat beroperasi,” lanjutnya.

Pada tanggal 26 Juni 2024, serangan ini mempengaruhi layanan PDNS 2 dan mengganggu 239 pengguna. Dari jumlah tersebut, 30 kementerian/lembaga, 15 daerah, 148 kabupaten, dan 48 kota terkena dampak langsung.

Namun ada 43 organisasi yang tidak terdampak permasalahan ini karena datanya tersimpan di PDNS 2. Organisasi tersebut terdiri dari 21 kementerian/lembaga, satu daerah, 18 kabupaten, dan tiga kota.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours