Buruh Tuntut UU Ciptaker Dicabut, Tolak Upah Murah Siap Mogok Nasional

Estimated read time 2 min read

JAKARTA – Presiden Partai Buruh Saeed Iqbal kali ini menyerukan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Hukum Universal. Mereka mengeluhkan pertumbuhan upah yang terlalu murah ketika inflasi berkisar 2,8 persen.

Saeed menegaskan, daya beli masyarakat turun 30 persen akibat kenaikan gaji dan sangat murah. UU Ciptaker atau Omnibus Act, ulangnya tanpa ragu, menjadi penyebab semua itu.

“Inflasi saat ini sebesar 2,8 persen. Kita tidak hanya mengalami kenaikan upah sebesar 1,58 persen, namun kita semua berada dalam resesi. Terutama jika menyangkut upah riil. Upah riil kita, daya beli kita, turun 30 persen karena Omnibus. Selesaikan pekerjaan,” ujarnya, Senin, Minggu (8/8/2024) usai mengantar para buruh yang berunjuk rasa menuju patung berkuda.

Saeed menjelaskan, kenaikan gaji pekerja sebesar 1,58% tidak bisa dibandingkan dengan kenaikan ASN, TNI, dan Polri.

“Enggak dikira kemarin kenaikan gaji cuma 1,58%. Inflasi 2,8%. Sedangkan PNS 8%, TNI-Polri 8%. Kita setuju saja. Kenapa kita kasih 1,58%,” ujarnya.

Terkait kekhawatiran buruh, Saeed Iqbal mengatakan persoalan kesejahteraan dan keselamatan buruh di Indonesia lebih berbahaya dibandingkan persoalan jaminan perumahan rakyat (Tapera).

“Jadi kami ingin ancaman ini lebih serius dari isu PHK, lebih serius dari isu JHT pensiun, lebih serius dari isu ketenagakerjaan lainnya,” kata Saeed.

Presiden federasi serikat pekerja Indonesia telah mengumumkan bahwa lebih dari 5 juta pekerja akan melakukan pemogokan nasional yang akan menghentikan produksi dan berdampak besar pada perekonomian. Hal ini dapat dilakukan apabila syarat pertimbangan pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) dan penolakan upah rendah ditinjau oleh Mahkamah Konstitusi (CCC), dan syarat pengujian obyektif tidak terpenuhi.

“Bagi kami, sudah ada undang-undang untuk menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, kami berharap ke depan pemerintah bisa menerbitkan Perpu untuk mencabut undang-undang ketenagakerjaan. Aksi hari ini terjadi di beberapa daerah secara bersamaan. tidak terdengar, pasti mogok nasional,” jelas Saeed.

“Kami sedang mempersiapkan mogok nasional dan menunggu keputusan akhir pengadilan bulan ini. Karena harus menunggu jadwal Mahkamah Konstitusi. Kami pada prinsipnya bersiap untuk menghentikan produksi minimal satu hari. , kami siap mogok. Kami menunggu keputusan akhir pengadilan bulan ini. Karena kami harus menunggu jadwal Mahkamah Konstitusi, kami bersiap untuk menghentikan produksi setidaknya satu hari . Kami bersiap untuk menghentikan produksi bahkan untuk satu hari. Kami menunggu keputusan akhir Mahkamah Konstitusi bulan ini. Kami sedang mempersiapkan pemogokan umum pada tanggal 20 bulan ini. Keputusan akhir pengadilan ditunggu. Oleh karena itu, kami menunggu jadwal dari Mahkamah Konstitusi. Kami sedang mempersiapkan pemogokan. Keputusan akhir pengadilan diharapkan keluar bulan ini. Kami pada prinsipnya bersiap untuk menghentikan produksi meski hanya satu hari. “Lebih dari 5 juta buruh akan ikut mogok nasional dalam bentuk penghentian produksi,” ujarnya.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours