JAKARTA – Sebanyak 1.231 personel gabungan dikerahkan untuk mencegah aksi unjuk rasa atau aksi unjuk rasa yang rencananya dilakukan sekelompok mahasiswa di kawasan Patung Kuda, kawasan Monas, Jakarta Pusat hari ini. Staf gabungan berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.
Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Kapolres Metro Jaya, mengatakan, Nantinya petugas akan disebar di berbagai titik di sekitar patung kuda Monas dan depan Istana Negara, kata Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Kapolres Metro Jaya. pada Senin (22/07/2024).
Soal pengalihan arus lalu lintas di sekitar Patung Kuda Monas dan beberapa tempat lainnya, Anda mengatakan itu adalah sebuah situasi. Ia melanjutkan, jika kerumunan tidak banyak maka lalu lintas akan normal seperti biasanya.
“Kami akan melihat jumlah massanya. Jika di sekitar bundaran patung kuda Monas terdapat sedikit orang dan terjadi peningkatan, maka lalu lintas yang menuju ke arah Jalan Merdeka Barat akan dialihkan,” ujarnya.
Juga mengingatkan seluruh karyawan terkait keselamatan untuk melakukan tindakan persuasif, non-persuasif, pentingnya negosiasi, pelayanan kemanusiaan dan keamanan. Ia juga menghimbau kepada koordinator lapangan dan narasumber agar melaksanakan pidatonya dengan sopan dan tidak berkerumun.
“Berekspresilah secara damai, jangan memaksakan kehendak, jangan anarkis dan jangan merusak fasilitas umum. Hormati dan hormati pengguna jalan lain yang akan melewati bundaran yang terdapat patung kuda Monas dan tempat lainnya.”
Dilihat dari akun Instagram BEM SI, aksi demonstrasi ini akan digelar pada pukul 14.00 WIB di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Ada 12 permintaan dari promosi ini.
– Syarat Jokowi Tak Jadi Perempuan di Pilkada Indonesia 2024.
– Menolak pengembalian dwifungsi TNI dan Polri atas nama demokrasi Indonesia
– RUU tentang kepemilikan properti dan daftar masyarakat adat
– Menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kepolisian
– Menyelesaikan perselisihan pertanian dan melaksanakan reformasi pertanian yang nyata
– Membatalkan PP Nomor 25 Tahun 2024 dan mengkaji ulang kebijakan hilirisasi nikel
– Menghimbau kepada pemerintah untuk memperhatikan limbah industri dan memperhatikan AMDAL dalam pembangunan proyek
– Meminta pemerintah meningkatkan fasilitas, pelayanan dan sistem kesehatan
– Mencabut UU Tapera dan merevisi pasal-pasal yang bermasalah
– Mengakui keadilan dan pemerataan pendidikan di Indonesia
– Mengenal pembahasan pendidikan gratis di Indonesia
– Membatalkan dan mengubah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kedua Tahun 2024 untuk mengembalikan materi muatan.
+ There are no comments
Add yours