Gubernur Papua Barat: Pendapatan APBD 2023 terealisasi Rp7,8 triliun

Estimated read time 2 min read

Manokwari dlbrw.com – Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere menyebutkan penerimaan APBD tahun 2023 sebesar Rp7,836 triliun atau meningkat 109,26 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Hal itu disampaikan Ali Baham dalam Rapat Paripurna DPRP Papua Barat di Manokwari, Senin, agenda penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2023.

Dia menjelaskan, penerimaan APBD Papua Barat tahun 2023 ditopang oleh kinerja pendapatan asli daerah (PAD) yang mencapai Rp590,176 miliar atau melampaui target sebesar 102,15 persen.

Realisasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya lokal dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat lokal.

“Pada tahun 2023, pemerintah negara bagian akan melaksanakan sejumlah program yang didanai APBD,” kata Ali Baham Temongmere.

Menurut dia, selain PAD, penerimaan APBD juga ditopang oleh pendapatan transfer yang terdiri dari dana bagi hasil (DBF), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAU), dana otsus, dan dana tambahan infrastruktur.

Total pendapatan transfer mencapai Rp 7,244 triliun, menunjukkan bahwa Papua Barat masih sangat bergantung pada transfer pusat untuk mendukung berfungsinya program pembangunannya.

“Pendapatan hibah sebagai salah satu komponen pendapatan daerah lainnya yang sah memberikan kontribusi positif terhadap total pendapatan APBD,” kata Ali Baham.

Ia lantas mengatakan, realisasi belanja APBD Papua Barat tahun 2023 mencapai angka yang signifikan yakni Rp7,83 triliun atau melampaui target belanja sebesar Rp7,17 triliun.

Penyerapan belanja APBD dalam periode tertentu menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memaksimalkan anggaran dalam pelaksanaan program pembangunan di seluruh wilayah Papua Barat.

Belanja APBD terdiri dari belanja operasi 79,84 persen, belanja modal 90,53 persen, belanja darurat hanya 5,97 persen, dan belanja transfer 81,41 persen, ujarnya.

Gubernur juga meminta maaf atas keterlambatan penyampaian LKPj 2023 karena sejumlah faktor, antara lain pergantian penjabat gubernur pada November 2023 dari petahana sebelumnya.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours