Integrasi Tol Laut, Pemerintah Bangun Depo di Sejumlah Daerah

Estimated read time 3 min read

JAKARTA – Pemerintah terus membangun armada bus di beberapa daerah. Hal ini merupakan bagian dari program Sinergi Jalur Laut (SIGM) untuk mengintegrasikan jalur laut.

Moga Simatupang, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), berharap dengan SIGM, distribusi barang dari produsen ke konsumen bisa berjalan lebih efisien.

“SIGM ini membangun depo di satu kawasan dan mengadakan pertemuan bisnis regional. Untuk meningkatkan produk usaha kecil dan menengah, kami mengadakan forum bisnis di lingkungan Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda). “Kami akan mencari badan usaha di daerah tertentu dan bertemu dengan badan usaha di daerah lain,” ujarnya, Senin (30/9/2024).

Integrasi program Tol Laut dengan SIGM telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat serta menjamin pemerataan akses terhadap kebutuhan pokok dan barang penting lainnya. Efisiensi transportasi laut turut membantu menstabilkan harga di berbagai daerah dengan mempercepat distribusi barang.

“Kalau kita ingat, tol laut ini pada prinsipnya merupakan keputusan presiden, kemudian kita tegaskan dalam resolusi di Mingandl. Urutan pendistribusian kargo laut meliputi 11 kargo besar, 7 kargo material penting, dan 32 kargo lainnya, ujarnya.

Salah satu tugas pokok peluncuran tol laut adalah menghilangkan disparitas harga di berbagai wilayah di Indonesia. Dampak positif penurunan disparitas harga lebih terasa di wilayah timur Indonesia yang mengalami kesulitan logistik dibandingkan wilayah lain.

“Perkembangan retribusi laut berdasarkan koefisien variasi sebagai indikator disparitas harga antar wilayah dan menunjukkan penurunan yang signifikan dari waktu ke waktu. “Tahun 2015 koefisien variasinya sebesar 14,2%, dan pada tahun 2024 turun menjadi 10,25%,” ujarnya.

Selama 10 tahun terakhir, Program Seaway telah membuktikan bahwa inisiatif pemerintah untuk menciptakan keadilan ekonomi dapat terwujud dengan partisipasi bersama dari berbagai pihak.

“Pemerintah akan terus mengevaluasi dan menyempurnakan program ini untuk memastikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Moga menambahkan, koordinasi antarlembaga menjadi kunci keberhasilan program Tol Laut dalam mengurangi disparitas harga antar daerah. Pemerintah mencatat, sejak dilaksanakannya program ini, rata-rata tingkat inflasi masih lebih rendah dari target.

“Penurunan disparitas harga menunjukkan keberhasilan koordinasi yang baik antar lembaga dan komitmen tegas pemerintah untuk mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran aktif berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga badan usaha yang menggunakan tol laut untuk pengiriman barang.

“Koordinasi antar lembaga tersebut, salah satunya pemerintah daerah. “Tergantung pemerintah daerah mana yang memilih produk apa di pasar domestik dan internasional,” tambah Moga.

Dengan koordinasi antar lembaga yang lebih baik dan pemanfaatan jalur laut yang optimal, diharapkan selisih harga komoditas di berbagai wilayah di Indonesia akan terus berkurang.

“Efisiensi ini tidak hanya akan meringankan beban masyarakat, tetapi juga akan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh pelosok tanah air,” ujarnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah terus mendorong peningkatan produksi lokal untuk mengoptimalkan transshipment, menurunkan biaya logistik dan menjadikan harga komoditas di kawasan timur lebih kompetitif.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours