KAI Palembang lakukan penyertifikatan aset 807 hektare hingga 2024

Estimated read time 2 min read

Palembang (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi III Palembang telah mensertifikasi lahan perseroan seluas 807,22 hektare mulai tahun 2023 hingga semester I 2024.

Aida Suryanti, Manajer Humas PT KAI Divre III Palembang, Jumat, mengatakan pada semester I 2023 hingga 2024, KAI Divre III telah menghasilkan sertifikat properti seluas 807,22 hektare, penguasaan tanah seluas 630.300,01 meter persegi, dan penguasaan tanah seluas 31 meter persegi. . dan gedung kendali seluas 331,13 meter persegi.

Selain sertifikasi, KAI melindungi aset. Perlindungan ini mencakup pengumpulan atau pemetaan data sumber daya, penetapan penanda batas, penempatan tanda sumber daya, pemagaran (setelah penguasaan), penguasaan dan pelestarian sumber daya dengan cara hukum atau pidana.

Jika ditemukan produk bermasalah, KAI akan melakukan penertiban produk tersebut melalui berbagai tindakan. Baik non penertiban, penertiban, bahkan tindakan hukum baik berupa gugatan perdata/TUN maupun laporan pidana, lakukan pendekatan terlebih dahulu kepada kelompok tersebut dan komunikasikan secara kredibel seperti penertiban yang dilakukan di kawasan Merapi. , Kabupaten Lahat, Kamis, (5/9).

Berbagai upaya dilakukan KAI untuk melindungi aset perusahaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan menjaga aset yang dimilikinya, KAI berperan dalam menjaga aset negara agar dapat digunakan untuk kepentingan bangsa.

Selain itu, aset yang dimiliki KAI berupa aset perkeretaapian dan non perkeretaapian. Barang kereta api adalah barang yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan perjalanan kereta api seperti kereta api, lokomotif, gerbong dan lain-lain. Sedangkan aset nonkereta api merupakan aset yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan perjalanan kereta api, antara lain aset tanah, gedung perusahaan, dan gedung dinas.

“KAI selalu berkomitmen menjaga seluruh aset perusahaan untuk terus memberikan manfaat bagi KAI dan masyarakat secara keseluruhan,” ujarnya.

Lahan milik pemerintah ini digunakan untuk perluasan infrastruktur pengembangan transportasi batubara di kawasan Merapi, Kabupaten Lahat, atau dalam rangka pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kramasan Kertapati yang akan dibangun fasilitas transportasi batubara. dibangun

Selain program CSR dan UMKM, pengembangan transportasi batubara merupakan komitmen PTKAI (Persero) untuk menjadi bagian memperluas gerakan sosial ekonomi di wilayah Sumsel, khususnya di Kabupaten Lahat.

KAI memperbaiki aset-aset tersebut dengan cara menjualnya, sehingga aset-aset tersebut produktif dan meningkatkan kinerja perusahaan

Penjualan non-kereta api tersebut antara lain digunakan untuk perkantoran, tempat usaha, tempat parkir dan lain-lain. KAI memberikan sertifikasi dan perlindungan untuk melindungi asetnya.

Guna mempercepat proses penerbitan sertifikat properti, KAI Divisi III bekerja sama dengan berbagai instansi seperti kejaksaan, kantor pertanahan masing-masing kota atau kabupaten, serta aparat penegak hukum. barang milik negara kepada pihak ketiga,” kata Aida.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours