Kritisi Pernyataan Menteri Muhadjir, Fraksi PKS: Tidak Ada Namanya Korban Judi Online

Estimated read time 2 min read

JAKARTA – Pernyataan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Efendi yang menyarankan agar korban perjudian online masuk dalam daftar penerima bantuan sosial (banso) dikecam Partai Keadilan. Fraksi DPRK (PKS). Pernyataan Muhajir dinilai tidak tepat.

Jazuly Juwaini, Ketua Kelompok PKS Korea Utara, mengatakan bansos hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan. “Dalam perjudian online tidak ada korbannya. Lalu ada penjudi online yang bangkrut dan terlilit hutang. Padahal, para pelaku kejahatan ini perlu berhati-hati agar tidak pernah melakukan perjudian online,” kata Jazouli, Rabu (19/06/2024). .

Ia meminta pemerintah tidak memberikan nafas kepada para gamer online. Sebab menurut keterangan Muhajir, tampaknya para penjudi online tertindas memang mendapat kesejahteraan.

Sebaliknya, saya ingin pemerintah memberikan pesan yang kuat untuk memberantas perjudian online yang merugikan masyarakat dan negara. Jazouli mencontohkan, perjudian menyebabkan degradasi moral, kemiskinan bahkan kejahatan.

“Makanya agama melarang perjudian. Tidak ada agama yang membolehkan perjudian. Perjudian dalam bentuk apa pun, termasuk perjudian online, dilarang keras dalam hukum kami,” kata Jazuli, anggota Komisi 1 Republik Demokratik Rakyat Korea.

Jazuli juga meminta pemerintah memblokir semua aplikasi perjudian, menegakkan hukum, dan bekerja keras menghentikan praktik perjudian online. “Sangat disayangkan kita mempunyai jumlah penjudi online terbanyak di dunia, disusul Kamboja, Filipina, dan Myanmar,” kata anggota DPRD asal Kabupaten Banten (Dhapil) tersebut.

Kami juga menyerukan kepada pemerintah untuk segera menghentikan tindakan berbahaya ini. Pihaknya tidak memberikan bantuan sosial kepada korban perjudian online yang notabene pelaku kejahatan. “Itu hal yang sangat kompleks yang membuat masyarakat semakin kecanduan judi online,” tutupnya.

Pernyataan Muhajir Efendi, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, tentang usulan memasukkan korban perjudian online ke dalam daftar penerima bantuan sosial (banso) telah diberitakan sebelumnya. Muhajir pun berkomentar. Muhajir mengatakan, yang menjadi korban perjudian online bukanlah pelakunya, melainkan keluarga yang terkena dampak perjudian online.

“Saya memahami ada sebagian masyarakat yang memandang korban perjudian online sebagai penjahat,” ujarnya kepada awak media, seperti dikutip Selasa (18/06/2024).

“Pelaku dalam kasus ini adalah para pemainnya dan yang menjadi korban adalah para bandar, dan ya, saya sudah selidiki kembali ketika saya sampaikan bahwa kedepannya ada beberapa korban perjudian online yang bisa mendapatkan bansos. penjudi yang akan mendapatkan bantuan. “Jadi ini menyesatkan, padahal tidak,” jelas Muhajir.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours