Malaysia tolak klaim baru perbatasan maritim Filipina

Ankara (ANTARA) – Malaysia pada Minggu (7 Juli) menolak klaim baru Filipina atas perbatasan lautnya dan menyatakan akan melawan klaim apa pun atas wilayahnya.

“Malaysia adalah negara merdeka dan berdaulat yang akan melawan klaim apa pun atas wilayah kami,” kata Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan, seperti yang dilaporkan harian lokal berbahasa Inggris Star.

Pernyataan itu disampaikannya menanggapi nota diplomatik Filipina kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Filipina baru-baru ini mengatakan kepada PBB bahwa mereka memperluas landas kontinennya, namun dengan klaim atas negara bagian Sabah, Malaysia.

Akhir bulan lalu, Malaysia mengirim nota diplomatik kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang menolak klaim Filipina ke PBB.

Filipina telah mendeklarasikan haknya atas perluasan landas kontinen di wilayah Palawan Barat di Laut Cina Selatan.

Melalui pendaftaran ini, Filipina menetapkan wilayah dasar laut yang diklaimnya merupakan hak kedaulatan dan eksklusif Filipina untuk mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut.

“Dalam dokumennya, Filipina mengklaim bahwa perbatasan lautnya melewati Sabah. Kalau ini kita jadikan acuan, berarti Sabah seharusnya milik Filipina,” kata Mohammad.

Mohamad, yang juga dikenal sebagai Tok Mat, menambahkan bahwa Sabah dan Sarawak resmi menjadi bagian dari Malaysia beberapa dekade lalu dan status tersebut diakui oleh PBB.

“Kami adalah negara yang merdeka dan berdaulat dan tidak ada seorang pun yang boleh datang dan menduduki wilayah mana pun,” ujarnya.

Kontroversi kepemilikan Sabah, di ujung utara Kalimantan, bermula dari perjanjian era kolonial.

Malaysia mencaplok Sabah pada tahun 1963. Langkah Malaysia ini mendorong Manila untuk mengajukan permintaan resmi, dengan alasan bahwa Sabah “secara sah” adalah bagian dari Filipina.

Namun pihak Kuala Lumpur menyatakan wilayah tersebut secara hukum telah diserahkan Inggris kepada Malaysia.

Perselisihan terus berlanjut dan meningkat secara teratur karena nota diplomatik, tindakan hukum, dan bahkan invasi bersenjata.

Sumber: Anadolu

Presiden menekankan penghormatan terhadap hukum internasional di Laut Cina Selatan