Menkominfo : Keputusan blokir gim online perlu pertimbangkan ekosistem

Estimated read time 2 min read

Jakarta (ANTARA) – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan keputusan pemerintah memblokir game online harus mempertimbangkan ekosistem sehingga perlu kajian mendalam untuk pengambilan keputusan.

Ditambahkan bahwa direncanakan untuk memanggil mereka yang bermain game online, terutama yang berisi konten kekerasan, untuk mengadakan acara publik untuk membahas dampak game yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

“Masih kita selidiki. Mungkin kita akan berinteraksi dengan mereka (para pembuat game), menjelaskan kepada mereka dampaknya karena game ini sudah ada di seluruh dunia dan di Indonesia. Lihat. “E harus diperhatikan karena kita harus melindunginya. lingkungan hidup,” kata Budi di Depok, Jawa Barat, Kamis.

Ucapan Budi ini menanggapi permintaan pemerintah untuk menghentikan permainan kekerasan di internet yang didorong oleh organisasi anak.

Membahas kepatuhan para pemain game, menurut Budi, saat ini yang bermain game online sudah terdaftar peraturannya dan bisa bermain di Indonesia, sudah mematuhi aturan yang mencakup pengaturan permainannya.

Ini termasuk permainan kekerasan di internet, faktanya peringkat usia juga mencakup pernyataan bahwa permainan tersebut mengandung kekerasan.

Namun menyikapi aduan kekerasan online, Budi meyakinkan pihaknya akan terus berkoordinasi agar pengusutan tuntas, termasuk koordinasi dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sehari-hari ditunjuk sebagai Direktur Akselerasi. Perkembangan Industri Gaming Nasional, Sandiaga Uno.

“Ada korelasinya, tentu akan kita kaji terus. Tapi kan sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Jadi, jangan hanya dilihat dampaknya saja. Ibarat film kamu, karena kamu nonton ‘Siksa Kubur’, kamu jadi takut.” .” , lalu Anda ingin memblokir gambar ini, bukan? Begitu pula dengan permainan dan dampaknya,” kata Budi.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengadakan pertemuan dengan anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk meminta rekomendasi tindak lanjut pengaduan game online yang dinilai mengandung unsur kekerasan dan dapat dilakukan. memberikan dampak negatif pada anak.

Pembahasan dengan anggota KPAI merupakan bagian dari upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyelesaikan penyelidikan sebelum mengambil keputusan tersebut.

“Saya mau bicarakan dengan KPAI, saya mau minta pendapatnya, karena kita ingin lingkungannya sehat, makanya kita harus mengkajinya,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, di sela-sela acara. Kementerian Pemerintahan. Kantor Teknologi Informasi dan Komunikasi di Jakarta, Selasa (30/4).

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours