Otoritas Bangladesh larang kerumunan setelah korban jiwa jadi 45

DHAKA, Bangladesh/CONSTANTINOPLE (ANTARA) – Pihak berwenang di ibu kota Bangladesh, Dhaka, melarang prosesi besar atau kerumunan pada hari Jumat setelah jumlah korban tewas meningkat menjadi 45 dalam protes mahasiswa yang disertai kekerasan terhadap sistem kuota tenaga kerja.

Sebagian besar kematian dilaporkan di Dhaka, kata sumber kepolisian kepada Koresponden Anadolu di ibu kota. Sementara itu, menurut sumber kesehatan, lebih dari 2.000 orang terluka dalam bentrokan di seluruh negeri.

Sumber tersebut menambahkan bahwa 38 orang tewas dalam bentrokan antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan pada hari Kamis.

Di tengah situasi yang bergejolak di negara tersebut, pemerintah meminta Tentara Bangladesh untuk menjaga kediaman Perdana Menteri Sheikh Hasina.

Laporan mengenai bentrokan serius telah diterima dari beberapa wilayah di Dhaka, pusat protes terhadap pembatasan pekerjaan umum.

Tiga orang terluka ketika polisi melepaskan tembakan ke arah pawai partai sayap kiri di ibu kota pada hari Jumat, kata para saksi mata.

Demonstrasi juga terjadi di kota pelabuhan Chittagong serta di Narayanganj. Selain polisi, pasukan paramiliter dikerahkan untuk mengendalikan situasi.

Protes terhadap sistem kuota 56 persen dalam pekerjaan publik di negara Asia Selatan tersebut menyebabkan pemerintah menutup semua institusi pendidikan di Bangladesh.

Sekitar 30 persen dari 56 persen kuota pekerjaan publik diperuntukkan bagi putra dan cucu mereka yang berpartisipasi dalam perang pembebasan Bangladesh pada tahun 1971. Namun, para mahasiswa tersebut menolak untuk meninggalkan perguruan tinggi dan kampus.

Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah telah menerapkan pemadaman informasi yang hampir menyeluruh tanpa koneksi broadband dan internet seluler di negara tersebut, sementara media sosial juga telah dilarang.

Sebagian besar media lokal belum memperbarui situs web mereka sejak pemerintah menutup akses internet.

Para pengunjuk rasa juga membakar gedung televisi pemerintah di Dhaka pada hari Kamis.

Sekretaris jenderal partai Liga Awami yang berkuasa menawarkan para mahasiswa yang melakukan protes untuk berbicara tetapi ditolak. Tawaran tersebut termasuk pengurangan kuota lapangan kerja publik hingga 20 persen.

Pemerintah memutuskan untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung pada hari Minggu untuk mengurangi kuota menjadi 20%. Namun, partai yang berkuasa membatalkan “pawai perdamaian” pada hari Jumat, sementara oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh menyerukan protes sore ini.

Bisnis di Dhaka sebagian masih tutup karena protes yang disertai kekerasan.

Sumber: Anadolu