PBB : Transfer senjata harus sesuai kerangka hukum internasional

Estimated read time 2 min read

HAMILTON, Kanada (ANTARA) – Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Jumat (30 Agustus) menyoroti krisis kemanusiaan yang semakin mendalam di Ukraina dan meminta semua negara untuk menghormati hukum internasional saat mentransfer senjata dan amunisi.

“Serangan di wilayah Ukraina meningkat, menyebabkan lebih banyak korban sipil dan kehancuran besar-besaran di wilayah sipil,” kata Adedeji Egbo, Perwakilan Tinggi Perlucutan Senjata PBB, dalam pertemuan tersebut. Infrastruktur, termasuk infrastruktur energi, kesehatan dan pendidikan.

Ebo juga berbicara tentang dukungan militer yang berkelanjutan untuk Ukraina, dan mencatat bahwa negara-negara tersebut telah menyediakan “senjata konvensional berat seperti tank tempur utama, jet tempur, dan sistem rudal.”

Dia meminta semua negara untuk menghormati hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan ketika mentransfer senjata dan amunisi.

Dia menambahkan: “Laporan penggunaan munisi tandan dan kontaminasi ranjau darat dan sisa-sisa bahan peledak perang di Ukraina sangat meresahkan.”

Egbo menegaskan kembali komitmen PBB untuk menemukan solusi damai terhadap konflik tersebut, dengan mengatakan: “Sekarang adalah waktunya untuk mengakhiri konflik ini.”

Sementara itu, perwakilan tetap Rusia untuk PBB, Dmitry Polyansky, mengkritik peran Barat dalam memasok senjata ke Ukraina, dengan mengatakan hal itu memperpanjang konflik dan menyebabkan penderitaan serius bagi umat manusia.

Mengutip pembicaraan damai yang diadakan di Istanbul, Turki pada Maret 2022, Polyansky berkata: “Di Istanbul, beberapa dokumen awal sangat menguntungkan negara (Ukraina). Namun, beberapa pemimpin Barat, terutama mantan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, membenarkan: Presiden (Ukraina) Volodymyr Zelensky menolak perjanjian ini karena dengan senjata Barat ia dapat mengalahkan Rusia dan memulihkan perbatasan Ukraina ke level tahun 1991.

Polanski juga mengkritik pihak berwenang Ukraina karena membuka jalan bagi larangan kegiatan Gereja Ortodoks Ukraina (UPC) dengan mengadopsi undang-undang yang melarang organisasi keagamaan yang terkait dengan Moskow beroperasi di Ukraina.

Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood menuduh Iran, Korea Utara, dan Tiongkok memberikan dukungan material yang dibutuhkan Rusia untuk “melancarkan” perang di Ukraina.

Wood juga menuduh Tiongkok mengekspor “nitroselulosa, peralatan mesin, mikroelektronik, optik, drone, dan teknologi rudal jelajah” ke Rusia untuk digunakan melawan Ukraina.

“Tiongkok tidak bisa bermuka dua. Mereka tidak bisa mengklaim mendukung perdamaian dan menginginkan hubungan yang lebih baik dengan Eropa sekaligus meningkatkan ancaman terbesar terhadap keamanan Eropa sejak berakhirnya Perang Dingin,” ujarnya.

Utusan khusus Tiongkok untuk PBB Geng Shuang menanggapi pernyataan Wood, dengan menekankan bahwa “posisi Tiongkok terhadap Ukraina konsisten dan jelas.”

Faktanya, Amerika Serikat masih mempertahankan hubungan perdagangan dan ekonomi dengan Rusia, katanya.

Mereka berdua menekankan pentingnya mendorong perundingan perdamaian dan solusi politik terhadap krisis Ukraina.

Sumber: Anadolu-OANA

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours