Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengumumkan pengenaan sanksi terhadap 12 eksekutif dan pemimpin senior raksasa keamanan siber Kaspersky yang berbasis di Rusia.
TechCrunch mengutip siaran pers Office of Foreign Assets Control (OFAC) Departemen Keuangan AS pada Jumat (21/6) yang menyebutkan tindakan keras terhadap para pemimpin bisnis bertujuan untuk melindungi pengguna internet dari ancaman dunia maya.
“Tindakan hari ini terhadap kepemimpinan Kaspersky Lab menggarisbawahi komitmen kami untuk memastikan integritas domain siber kami dan melindungi warga negara kami dari ancaman siber yang berbahaya,” kata Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan Brian E. Nelson.
“Amerika Serikat akan mengambil tindakan seperlunya untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang berupaya memfasilitasi atau memungkinkan kegiatan-kegiatan ini,” katanya.
Daftar individu yang terkena sanksi mencakup anggota dewan Kaspersky, termasuk Andrei Anatolyevich Efremov, yang juga merupakan kepala pengembangan bisnis Kaspersky, dan Igor Genadevich Chekunov, yang merupakan kepala bagian hukum perusahaan.
Sanksi juga dijatuhkan kepada kepala sumber daya manusia global Kaspersky Marina Mikhailovna Alekseyev, kepala komunikasi perusahaan Denis Vladimirovich Zenkin, dan kepala bagian teknologi Anton Mikhailovich Ivanov.
Namun OFAC tidak memberikan sanksi kepada Kaspersky, perusahaan induk atau afiliasinya, atau pendiri dan CEO perusahaan, Eugene Kaspersky.
Juru bicara Departemen Keuangan AS tidak segera menanggapi permintaan TechCrunch yang menanyakan mengapa CEO Kaspersky tidak termasuk dalam denda tersebut.
Juru bicara Kaspersky juga tidak menanggapi permintaan komentar.
Penerapan sanksi akan mempersulit para eksekutif yang terkena dampak untuk memulai bisnis baru dan secara efektif akan menghalangi pelanggan dan perusahaan di Amerika Serikat untuk membayar Kaspersky.
Pemerintah AS sebelumnya mengumumkan larangan awal penjualan perangkat lunak Kaspersky di AS, yang akan berlaku mulai 20 Juli.
Kaspersky masih dapat memberikan pembaruan perangkat lunak kepada pengguna lama, namun hanya hingga 29 September.
Setelah itu, pengguna di AS yang masih menggunakan Kaspersky tidak akan bisa mendapatkan pembaruan, sehingga perangkat lunak antivirus mereka akan kedaluwarsa dan berpotensi tidak dapat menghentikan ancaman keamanan siber terbaru.
Juru bicara Kaspersky Sawyer VanHorn mengatakan Kamis (20 Juni) bahwa perusahaan akan menentang larangan tersebut.
Pemerintah AS telah menghalangi Kaspersky selama bertahun-tahun karena kekhawatiran bahwa Kaspersky dapat digunakan sebagai alat pemerintah Rusia untuk membantu meretas target atau mengancam keamanan nasional AS.
Pada bulan September 2017, pemerintahan AS di bawah Presiden Donald Trump melarang penggunaan perangkat lunak perusahaan di lembaga pemerintah.
Awal tahun itu, peretas pemerintah Rusia diduga mencuri dokumen rahasia AS dari komputer rumah kontraktor intelijen, yang saat itu menggunakan perangkat lunak antivirus Kaspersky.
+ There are no comments
Add yours