Pemerintah China Murka Gara-gara Pembatasan Mobil Listrik di AS

JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat menerapkan kebijakan proteksionis untuk membatasi impor kendaraan listrik China. Kebijakan ini menaikkan tarif pajak empat kali lipat dan dimaksudkan untuk melindungi industri otomotif Amerika.

Presiden AS Joe Biden berpendapat bahwa subsidi besar dari pemerintah Tiongkok berarti mobil listriknya dapat dijual dengan harga lebih rendah, sehingga mendominasi pasar global.

Namun juru bicara pemerintah China Mao Ning membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan, kesuksesan kendaraan listrik Tiongkok merupakan hasil inovasi teknologi dan kualitas produk yang unggul.

Presiden AS Joe Biden mengatakan mobil listrik asal China bisa dijual dengan harga lebih murah karena pemerintah di sana memberikan subsidi yang besar. Artinya mobil ramah lingkungan asal China bisa dijual dengan harga lebih murah.

Berdasarkan laporan Globaltimes, juru bicara pemerintah China Mao Ning menegaskan dominasi kendaraan listrik di negaranya bukan karena subsidi. Menurutnya, mobil yang dihasilkan memiliki kualitas dan teknologi yang lebih baik.

“Subsidi tidak dapat membantu merangsang persaingan dalam industri (otomotif), dan tindakan defensif ini akan menjadi bumerang dan menyebabkan kerugian di masa depan,” kata Mao Ning.

Sebagai referensi, pada tahun 2023, Tiongkok akan mengekspor 13.000 unit kendaraan listrik ke AS. Menurut Mao, kebijakan subsidi industri berasal dari AS dan Eropa, dan kebijakan ini umumnya diadaptasi di seluruh dunia.

Menurut Mao, AS memberlakukan sejumlah subsidi industri, seperti CHIPS dan SCIENCE Act, serta American Anti-Inflation Act. AS secara langsung dan tidak langsung telah melakukan intervensi terhadap distribusi sumber daya pasar dengan memberikan subsidi miliaran dolar.

Mao mendesak AS untuk secara efektif mematuhi prinsip-prinsip pasar dan peraturan perdagangan internasional dengan menciptakan lingkungan yang menguntungkan dan persaingan yang sehat bagi perusahaan-perusahaan internasional. Mao menekankan bahwa Tiongkok bersedia mengambil tindakan tegas untuk melindungi hak dan kepentingan sahnya.

Para pejabat dan pakar Tiongkok telah berulang kali mengkritik tarif AS.

Pemerintah AS telah mengumumkan akan mulai mengenakan tarif pada beberapa produk Tiongkok pada Agustus 2024.