Pemprov DKI diminta matangkan persiapan program sekolah swasta gratis

Jakarta (Antara).

Sekolah gratis ini harus benar-benar terkoordinasi dan diatur dengan baik, kata Ketua DPRD Diki Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah menyatukan pendapat seluruh pemangku kepentingan dengan harapan tidak ada permasalahan kebijakan yang saling bertentangan di kemudian hari.

Ia mengimbau Kementerian Pendidikan untuk memperkuat dan mengevaluasi sekolah swasta yang mengikuti program pendidikan gratis.

Sebab, menurutnya, dikhawatirkan ada sekolah yang hanya memanfaatkan program tersebut, namun tidak menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan baik.

“Saya ingatkan, ini [kebijakan sekolah gratis] dikonsolidasikan dulu sebelum diputuskan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Diki Jakarta Joko Agus Setiono menjelaskan kebijakan sekolah gratis merupakan kewajiban UU Sisdiknas. Oleh karena itu, Pemkab Diksi mengadakan pembahasan secara menyeluruh.

“Sekolah swasta di atas (a) tidak mendapat karena tidak mau,” ujarnya.

Pemerintah provinsi memperkirakan ada ekses-ekses kecil yang timbul dari kebijakan sekolah gratis, seperti yayasan atau lembaga yang tiba-tiba mendirikan sekolah baru.

“Bagi masyarakat lapisan bawah, ini (sekolah gratis) akan memaksa dibangun sekolah-sekolah baru. Kita batasi dulu. Sampai minimal kita punya sekolah enam sampai 10 tahun,” tuturnya.

Sebelumnya, Komisi E DPRD DKI meminta Pemprov DKI memprioritaskan program sekolah gratis agar seluruh anak di daerah memiliki kesempatan yang sama. “Kalau anggarannya tidak diprioritaskan, tidak akan terjadi apa-apa,” kata Sekretaris Komisi DPP DK Jakarta Jonny Simanjuntak.

Menurut dia, pengenalan sekolah gratis di Jakarta perlu mendesak karena program ini bisa mengakomodir seluruh anak yang membutuhkan pendidikan gratis.

Menurut dia, pemerintah sebaiknya mengutamakan bangunan fisik, karena investasi di bidang sumber daya manusia perlu mendapat perhatian.

Jonny melanjutkan, situasi pendidikan di Jakarta belum baik karena ada perbedaan besar antara sekolah negeri dan swasta, yakni dibiayai pemerintah atau tidak. Baca Juga: Pemkab Dickey Sebaiknya Prioritaskan Program Sekolah Gratis “Anggaran akan kita susun agar fokus tidak hanya pada fisik tapi juga non fisik. Caranya dengan. Ada 8.067 ruang kelas di seluruh sekolah, terutama swasta. sekolah di Dickey Jakarta, Dalam statistik Indonesia tahun ajaran 2022/2023 ) kelas sekolah di Diki Jakarta yang 58,41 persennya merupakan Sekolah Dasar Negeri (MI) DKI memiliki 1.078 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dimana 72,82 persennya adalah swasta, 33 persen – sekolah swasta.