PM Modi: India dukung Bangladesh yang demokratis dan stabil

New Delhi (Antara) – Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan dukungannya terhadap Bangladesh yang demokratis dan stabil dalam percakapan telepon dengan kepala pemerintahan transisi Bangladesh, Mohammad Yunus.

Kedua pemimpin tersebut mengadakan pembicaraan untuk pertama kalinya sejak Yunus dilantik pada 8 Agustus, tiga hari setelah jatuhnya pemerintahan Sheikh Hasina, yang melarikan diri ke New Delhi karena menghadapi protes sengit.

“Menegaskan kembali dukungan India terhadap Bangladesh yang demokratis, stabil, damai, dan progresif. Beliau (Yunus) menjamin perlindungan, keselamatan, dan keamanan umat Hindu dan seluruh minoritas di Bangladesh,” tulis Modi di media sosial X.

Modi adalah pemimpin kedua yang berbicara dengan Yunus sejak pembentukan pemerintahan transisi di Bangladesh awal bulan ini.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebelumnya menjanjikan dukungan Kuala Lumpur kepada pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Yunus, yang telah berkembang menjadi 25 anggota.

Sekitar 580 korban tewas dalam protes di Bangladesh sejak 16 Juli 2024.

Mahasiswa awalnya memprotes tuntutan reformasi kuota lapangan kerja publik, namun akhirnya mengakhiri pemerintahan yang dipimpin Hasina selama 15 tahun terakhir.

Percakapan telepon antara Modi dan Yunus terjadi di tengah laporan bahwa para pejabat India sedang melobi AS untuk meredam kritik terhadap pemerintahan Hasina.

Sebelum dan sesudah pemilu pada bulan Januari, Washington mengkritik Hasina atas pelanggaran hak asasi manusia dan pemenjaraan tokoh oposisi.

“Dalam serangkaian pertemuan, para pejabat India menuntut agar AS mengurangi retorika pro-demokrasinya,” lapor The Washington Post, Kamis (15/8).

Tanpa menyebutkan nama pihak mana pun, pergantian pemerintahan di Dhaka “akan menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional India.”

“Ada banyak perbincangan dengan pihak AS di mana kami berkata, ‘Ini merupakan kekhawatiran besar bagi kami, dan Anda tidak dapat menjadikan kami sebagai mitra strategis sampai kami memiliki semacam perjanjian strategis,'” lapor surat kabar tersebut. mengutip seorang pejabat India yang tidak disebutkan namanya.

Hasina menyalahkan Washington atas jatuhnya pemerintahannya dan menolak menerima tuntutan AS.

Namun, Washington membantah terlibat dalam protes yang mengakhiri kekuasaan Hasina.

Sumber: Anadolu-OANA