PR Prabowo, Deindustrialisasi Hantui Ekonomi RI

Estimated read time 3 min read

dlbrw.com, JAKARTA — Deindustrialisasi atau menurunnya kontribusi sektor industri nonmigas terhadap perekonomian Indonesia menjadi tugas dalam negeri (PR) yang mendera pemerintahan Prabowo Subianto. Ekonom senior Economic Reform Center (Core Indonesia) Hendri Saparini mengatakan industrialisasi akan menjadi salah satu penghambat pencapaian tujuan pertumbuhan ekonomi delapan persen. 

Pertumbuhan ekonomi kita sangat rendah dan partikular. Padahal kita memerlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif untuk mencapai delapan titik sasaran tersebut,” kata Hendri dalam Rakernas bertajuk “Urgensinya. Industri harus mencapai target pertumbuhan delapan persen” di Hotel Morrissey, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Hendri mengatakan pemerintahan Prabowo harus menghentikan laju industrialisasi yang terjadi sejak 2007. Hendri mengatakan perubahan peran sektor manufaktur ke sektor jasa tidak membawa hasil yang signifikan terhadap perekonomian. 

“Kalau sektor jasa yang bernilai tinggi, tidak apa-apa, seperti di China, tapi kita lihat sektor jasa karena tidak masuk dalam sektor hukum, itu masalahnya,” lanjut Hendri. 

Hendri, saat bertemu dengan Prabowo, mengatakan penciptaan industri akan menjadi langkah besar dalam pembangunan ekonomi yang tepat sasaran. Hendri mengatakan, Prabowo harus menghidupkan kembali industri tersebut agar bisa memberikan dampak besar terhadap perekonomian.

“Pada pertemuan terakhir Pak Prabowo menanyakan permasalahan ekonomi kita apa. Saya jawab, akar penyebab kemiskinan dan pengangguran adalah kita gagal dalam menggairahkan perekonomian,” lanjut Hendri. 

Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Perekonomian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas), mengatakan pemerintahan Prabowo menaruh perhatian penuh pada pembangunan industri yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Amalia mencontohkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB yang sebesar 32 persen pada tahun 2022 turun menjadi 18,67 persen pada tahun 2023.

Pertumbuhan sektor manufaktur harus lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Saat ini pertumbuhan sektor manufaktur hanya 4 persen, kurang dari 5 persen, kata Amalia. 

Amalia menyebut pemerintahan Prabowo membawa perubahan baru dalam produksi industri. Amalia mengatakan, fokusnya adalah pengembangan industri dalam lima tahun ke depan.  

Amalia mengatakan informasi sektor industri tertentu sudah banyak dikembangkan di negara lain. Hasilnya, kata Amalia, memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara yang menggunakan strategi tersebut. 

“Untuk itu kita akan sangat selektif. Sektor industri yang menjadi prioritas lima tahun ke depan adalah pengurangan sumber daya alam, industri yang menyediakan lapangan kerja, industri yang membutuhkan banyak tenaga terampil, industri dasar dan industri yang memiliki teknologi untuk berinovasi, kata Amalia. 

Ketua Bidang Pembinaan Industri Logam dan Alat Angkut Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) I Made Dana Tangkas berharap ada perubahan besar dalam pemajuan sektor industri di bawah pemerintahan Prabowo. Made mengatakan deindustrialisasi yang terjadi selama ini memberikan dampak negatif terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. 

“Kontribusi industrialisasi terhadap perekonomian Indonesia masih sangat kecil, tidak ada negara yang kuat tanpa industri yang maju,” kata Made. 

Made berharap pemerintahan Prabowo berhasil meningkatkan persaingan dengan memperkuat sektor industri dan memberikan dukungan berupa undang-undang dan infrastruktur kepada pelaku ekonomi nasional. 

“Harapannya kita didukung oleh industri-industri yang terlebih dahulu mendapatkannya untuk memenuhi kebutuhan nasional. Pasar terbesar kita harusnya bisa disuplai dalam negeri, murah dan cepat, karena produknya sudah sampai,” kata Made. 

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours