Skema Subsidi KRL Berbasis NIK Kontraproduktif dengan Kampanye Pakai Trasportasi Umum

dlbrw.com, JAKARTA – Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansiah turut angkat bicara soal perdebatan skema subsidi KRL Jabodatabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dia mengatakan, pemerintah punya agenda menaikkan tarif sewa KRL.

Malah nanti tarif subsidinya akan diturunkan. Sekarang tekan rata. Semua pengguna alat transportasi tersebut membayar harga yang sama.

“Iya kalau saya lihat, agendanya menaikkan tarif,” kata Trubus kepada dlbrw.com, Jumat (30/8/2024).

Menurutnya, tidak ada klaim yang dibuat terkait hal tersebut. Karena itu, kondisi perekonomian masyarakat kurang baik. Ia mencontohkan data BPS mengenai atrisi kelas.

“Saya khawatir ini kebalikan dari kebijakan saat ini yang mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum,” kata Trubus.

Jika tarif naik, maka masyarakat pengguna jasa KRL boleh menggunakan kendaraan pribadi dalam segala aktivitasnya. Efek dominonya mengarah ke berbagai arah. Memperparah kemacetan lalu lintas. Kemudian banyaknya mobil terbang justru meningkatkan polusi. 

“Jadi ada efek domino yang perlu dipertimbangkan,” kata Trubus.

Ia menyarankan agar pemerintah atau pemangku kepentingan terkait meningkatkan pelayanan KRL. Sehingga minat pelanggan tidak hilang saat mengkategorikan komentar baru. Tentunya harus ada perbedaan antara manfaat yang didapat penumpang dan yang tidak.

Dalam dokumen Laporan Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2025, RAPBN memperkirakan pendanaan PSO untuk tahun anggaran 2025 sebesar $7,96 miliar (Rp7,9 triliun). Lebih rinci, anggaran subsidi PSO TA 2025 yang dialokasikan kepada PT Kereta Api (Persero) Indonesia sebesar 4,979 miliar (Rp 4,7 triliun) untuk angkutan kereta api, angkutan kereta api, kereta api ekonomi, medium Range mendukung inovasi dan peningkatan kualitas layanan Kelas Ekonomi. KA Ekonomi, KA Ekonomi Jarak Pendek, KA Ekonomi Liburan, KRD Ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta dan LRT Jabodetabek.

Ada saatnya penerapan e-ticketing berbasis NIK bagi pengguna angkutan KRL Jabodetabek. Dengan adanya perubahan skema subsidi berbasis NIK, berarti tidak semua masyarakat bisa mendapatkan layanan KRL dengan tarif saat ini.

“Penerapan e-ticketing berbasis NIK bagi pengguna angkutan KRL Jabodetabek,” bunyi bagian dokumen tersebut.

Sejak tahun 2016, tarif KRL Jabodetabek tetap sama. Tarifnya 3000 untuk 25 km pertama (ID) dan 1000 untuk setiap 10 km.