Sudin Kominfotik Jakbar minta UKPD “backup” data pekerjaan

Estimated read time 2 min read

Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Sudin Kominfotik) Jakarta Barat meminta Departemen Operasional Daerah (UKPD) membackup (menyalin) seluruh data usaha untuk melindungi data dari peretas.

“Selalu waspada dan berhati-hati dengan membackup informasi usaha kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Balai Kota,” kata Kepala Suku Dinas Komunikasi dan Informatika Jakarta Barat itu. Bab, Andriy Yususwanto, Senin.

Pasca penyerangan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya dan munculnya sindikat perjudian online yang menyerang situs pemerintah, cadangan data dunia usaha menjadi semakin penting, menurut Andri.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Jakarta Barat mengajak seluruh UKPD setempat untuk mengikuti sosialisasi kesadaran keamanan digital yang diselenggarakan oleh Suku Dinas Komunikasi dan Informatika Jakarta Barat pada minggu keempat setiap bulannya.

“Melindungi keamanan informasi pribadi dan perusahaan merupakan hal penting bagi kita semua. Sebagai bagian dari upaya perlindungan dari ancaman hacker dan perjudian online, Suku Dinas Komunikasi dan Informatika Jakarta Barat melakukan pemutakhiran keamanan secara berkala. , Anda bisa mengikutinya secara online.” katanya.

Sebelumnya pada Kamis (4/7), sindikat judi online yang menggerebek apartemen Neo Soho Jakarta Barat, kawasan Grogol Petamburan, mengaku meretas 855 situs pemerintahan dan pendidikan.

Peretasan tersebut dilakukan oleh sindikat perjudian online yang terlibat dalam penambahan atau penggunaan subdomain situs rental buku online di Kamboja yang diretas.

Berdasarkan pengakuan pelaku, ada sekitar 855 website yang berhasil diretas dan aktivitas jahat dilakukan pelaku, 500 diantaranya milik instansi pemerintah daerah, URL atau sumber unik go.id, dan 355 milik Metro Jakarta Barat. kata Kapolri Paul M. Syahuddi dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Situs pemerintahan yang diserang biasanya adalah situs pemerintahan kota atau daerah.

“Biasanya kantor pemerintah kota atau daerah atau kampus universitas memiliki sistem keamanan yang lemah,” kata Syahuddi.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours