Uni Eropa desak transisi damai menuju pemerintahan baru di Bangladesh

MOSKOW (ANTARA) – Uni Eropa (UE) menyerukan kepada seluruh pemangku kepentingan di Bangladesh untuk menahan diri guna memastikan transisi damai menuju pemerintahan baru yang dipilih secara demokratis, kata kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell, Senin. “Uni Eropa memantau dengan cermat kejadian di Bangladesh. Penting untuk memastikan transisi yang tertib dan damai menuju pemerintahan yang dipilih secara demokratis dengan penuh penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi,” kata Borrell dalam sebuah pernyataan.

Politisi Spanyol tersebut mengatakan bahwa Uni Eropa sedih dengan hilangnya nyawa dalam demonstrasi baru-baru ini dan menuntut pembebasan segera mereka yang, menurut keyakinan Brussel, ditahan secara sewenang-wenang.

Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dan saudara perempuannya dilaporkan meninggalkan kediaman resmi mereka di Dhaka untuk mencari tempat yang lebih aman setelah protes berubah menjadi kekerasan.

Protes terhadap sistem kuota pekerjaan publik yang diberlakukan pemerintah Bangladesh meletus bulan lalu setelah bentrokan dengan kekerasan di Universitas Dhaka.

Para pengunjuk rasa menuntut diakhirinya sistem kuota, yang mencadangkan 30 persen jabatan pemerintah untuk keluarga veteran perang tahun 1971.

Mereka mengklaim adanya diskriminasi dan bias terhadap pendukung Hasina, yang partainya memimpin gerakan kemerdekaan.

Sumber: Sputnik-OANA