Utang Luar Negeri RI per April 2024 Capai Rp 6.685 Triliun

Estimated read time 3 min read

REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2024 sekitar Rp 6.685 triliun. BI mengklaim besaran utang luar negeri Indonesia sedang dalam tren menurun.

Berdasarkan data BI, ULN Indonesia pada April 2024 tercatat sebesar US$398,3 miliar atau sekitar Rp. 6.685,86 triliun mengacu pada perhitungan nilai tukar BI. Angka tersebut menurun dibandingkan angka ULN sebesar US$ 404,8 miliar pada Maret 2024.

Baca: Boeing Hadirkan Peluang di Forum Industri Dirgantara Indonesia

“Secara tahunan, ULN Indonesia meningkat sebesar 1,5 persen (year-on-year) pada Maret 2024 setelah meningkat sebesar 0,2 persen (year-on-year) pada Maret 2024,” kata Asisten Gubernur Komunikasi BI Andi utang luar negeri sektor swasta.” Departemen, Erwin Haryono dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Irwin mengatakan, utang luar negeri pemerintah terus mengalami tren penurunan. Posisi ULN pemerintah mencapai US$189,1 miliar pada April 2024, turun dari US$192,2 miliar pada Maret 2024. Secara tahunan, ULN pemerintah mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,6 persen (y-o-y), lebih tinggi dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 0,9 persen (y-o-y).

Penurunan posisi ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh pengalihan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) dalam negeri ke instrumen investasi lainnya seiring dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Baca: RUPS 2024, PT Vale putuskan tak bagikan dividen

“Dengan mengelola utang luar negeri secara fleksibel dan oportunistik dalam hal waktu, jangka waktu, mata uang dan instrumen untuk memastikan Pemerintah memenuhi kewajibannya membayar pokok dan bunga utang tepat waktu, serta memperoleh pembiayaan yang paling efisien dan optimal. Berkomitmen untuk menjaga kredibilitas.” Erwin menjelaskan.

Menurut Irwin, sebagai salah satu komponen instrumen pembiayaan APBN, ULN digunakan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas. Sektor ini mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (20,9 persen dari total utang luar negeri pemerintah) serta administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,6 persen).

Kemudian, jasa pendidikan (16,8 persen), konstruksi (13,6 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (9,6 persen). Situasi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali, mengingat hampir seluruh ULN bersifat jangka panjang yang porsinya mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah, ujarnya.

Utang luar negeri swasta juga mengalami penurunan, lanjut Irwin. Posisi ULN swasta mencapai US$195,2 miliar pada April 2024, turun dari US$198,0 miliar pada Maret 2024.

Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan yang tajam berkisar antara 1,3 persen (y-o-y) hingga 2,9 persen (y-o-y) pada bulan April 2024. Kontraksi pertumbuhan kredit eksternal berasal dari korporasi keuangan dan lembaga non keuangan. (Korporasi Non-Keuangan) yang mengalami kontraksi masing-masing sebesar 5,7 persen (y-o-y) dan 2,2 persen (y-o-y).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, jasa keuangan dan asuransi, serta sektor pertambangan dan penggalian yang mencakup 78,3 persen dari total ULN swasta. utang. Utang luar negeri. ULN swasta juga masih didominasi oleh ULN jangka panjang yang pangsanya mencapai 76,5 persen terhadap total ULN swasta.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya, kata Irwin.

Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) yang turun dari 29,3 persen pada Maret 2024 menjadi 29,1 persen pada April 2024, dan didominasi oleh ULN jangka panjang yang porsinya mencapai 87,1 persen . Total utang luar negeri. Untuk menjaga struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau pertumbuhan ULN, ujarnya.

“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” kata Irwin.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours