Wasekjen MUI: Tambang Itu Kecil buat NU, Nggak Ada Tambang juga Hidup

Estimated read time 2 min read

JAKARTA – Pasca Presiden Joko Widodo mengumumkan kebijakan baru pemberian izin pengelolaan pertambangan kepada kelompok keagamaan (Ormas), muncul sisi baik dan buruk bagi masyarakat setempat. Banyak pihak menilai izin ini sengaja diberikan Presiden Joko Widodo sebagai kompensasi pasca Pilpres 2024.

Ikhsan Abdullah, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), juga menegaskan, pengelolaan tambang tidak perlu dilakukan karena organisasi keagamaan di Indonesia, khususnya Islam seperti NU dan Muhammadiyah, merupakan organisasi besar. Perkaya diri Anda sendiri.

“Dibanding NU, tambangnya kecil ya? Kita pun tidak punya tambang. Kelompok agama seperti NU dan Muhamadiyah misalnya, sangat besar dan jenis kekayaannya berbeda-beda,” ujarnya. Ikhsan dalam debat Trijaya, Sabtu (6/8/2024) bertajuk ‘Apakah Kelompok Agama Mengelola Tambang dan Penggunaannya Apa?’

Ikhsan juga mengatakan NU dan Muhamadiyah juga membiayai pembangunan pesantren dan masjid.

“Jangan lupa dalam kerangka ini, pesantren NU didirikan dengan pendidikan. NU itu kaya sekali, kaya sekali. dll,” katanya.

“Tapi jangan lupa, NU sudah banyak berjasa bagi negara. Itu dibiayai sendiri dan ditanggung sendiri oleh rakyat,” ujarnya.

Menurut dia, izin otoritas pertambangan terhadap kelompok agama yang diberikan Presiden Joko Widodo hanya untuk kepentingan rakyat. Selain itu, pengelolaan tambang hingga saat ini belum memberikan manfaat bagi masyarakat.

Misalnya pengelolaan Can Mining dijalankan oleh berbagai orang, kelompok perusahaan swasta dan lain-lain hingga seluruh Bangka Belitung hancur, ujarnya.

“Tapi ini juga tidak berarti banyak bagi pembangunan sosial di Bangka Belitung misalnya,” ujarnya.

Di sisi lain, Iksan menilai kelompok agama juga punya kemampuan menguasai tambang. Sebab, organisasi tersebut juga mempunyai sayap yang bergerak di bidang perekonomian.

Artinya tidak ada bedanya diberikan ke swasta atau ke banyak organisasi. Organisasi swasta dan publik sebenarnya punya pilar, jadi Wings bisa menangani tambangnya, lihat kebijakan pemerintah sebelumnya, katanya .

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours