Komisi XI: Angka besar RAPBN 2025 harus bawa perubahan buat rakyat

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi

“Angka APBN yang besar hendaknya tidak hanya menjadi simbol kebanggaan, tetapi harus menjadi alat yang membawa perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat Indonesia,” kata Charles dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, angka-angka baik dalam APBN 2025 harus dimanfaatkan dengan baik, transparan, dan akuntabilitas tinggi dalam pengelolaan program prioritas rakyat.

Selain menjadi alat untuk membawa perubahan bagi bangsa Indonesia, ia meyakini APBN tahun 2025 harus menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian, dan mencapai keadilan sosial.

Ia juga mengingatkan agar APBN 2025 diarahkan pada bidang-bidang yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial, misalnya, diharapkan mendapat pendanaan pada tahun mendatang.

“Pembangunan infrastruktur itu penting, tapi jangan abaikan kebutuhan riil masyarakat.” “Khususnya bagi masyarakat yang berasal dari keluarga tidak mampu,” ujarnya lagi.

Ia mengingatkan, dalam menetapkan anggaran yang besar, pemerintah harus memastikan dana yang dialokasikan ke berbagai sektor dikelola secara efektif dan efisien sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia juga meminta Pemerintah melakukan audit lebih lanjut untuk memastikan seluruh dana yang dialokasikan digunakan dengan baik dan transparan untuk menghindari pemborosan dan penyalahgunaan anggaran.

“Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dan memastikan seluruh program yang dibiayai APBN dipahami dengan jelas, baik oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas harus dijaga untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” imbuhnya.

Ia mengimbau Pemerintah mengkaji secara cermat pengelolaan utang dan keuangan negara, meski rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat sebesar 38,68 persen.

“Pemerintah harus berhati-hati dalam mengelola anggaran agar tidak menjadi beban generasi berikutnya, sehingga harus ada evaluasi mendasar terhadap pedoman dan prioritas pembangunan,” ujarnya.

Di sisi lain, katanya lagi, komisi

“Pemerintah perlu waspada dalam pengelolaan RAPBN. Hal ini harus dilakukan secara bijak agar utang Indonesia dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, dan tentunya pengelolaan keuangan harus transparan dan dilakukan semaksimal mungkin. untuk rakyat,” tambahnya.

Defisit RAPBN 2025 ditetapkan sebesar 2,53 persen atau Rp616,2 triliun. Pendapatan negara sebesar 2.996,9 triliun dan belanja negara sebesar 3.613,1 triliun.