Pemerintah: Kemajuan teknologi ciptakan 67 juta lapangan kerja baru

Estimated read time 3 min read

JAKARTA (ANTARA) – Wakil Kepala Bidang Koordinasi Perekonomian, Ketenagakerjaan, dan UMKM (Plh) Kementerian Koordinator Perekonomian memperkirakan perkembangan teknologi digital dapat menciptakan sekitar 67 juta lapangan kerja baru yang memerlukan perubahan teknologi baru. Taktik.

Namun di sisi lain, kemajuan teknologi yang pesat juga dapat menyebabkan hilangnya sekitar 80 juta lapangan kerja.

“Melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, kita akan membutuhkan teknologi-teknologi tersebut di masa depan yang harus kita percepat,” kata Mushlifa pada konferensi Pengembangan Kebijakan Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM di Jakarta, Rabu.

Menurut sambutannya, ekonomi digital Indonesia terus tumbuh dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 2023, Indonesia akan menguasai sekitar 40 persen pangsa pasar ekonomi Internet ASEAN. Kontribusinya terhadap ekonomi digital merupakan yang terbesar di antara 10 negara anggota ASEAN.

Perkembangan ekonomi digital juga diyakini dapat membawa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menuju transformasi digital. Nilai bisnis bruto (GMV) ekonomi internet Indonesia diproyeksikan mencapai US$360 miliar pada tahun 2030.

Meski demikian, Musdalifa menilai infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) masih menjadi tantangan bagi UMKM untuk menuju digital.

“Tugas kita tentu saja infrastruktur. Karena negara kita adalah negara kepulauan. “Jadi jangkauan dan aksesibilitas internet kita terbatas,” ujarnya.

Namun pemerintah terus menempuh kebijakan untuk memenuhi kebutuhan Internet di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, Musdalifa mencatat cakupan internet di Indonesia sudah mencapai 78 persen, namun dengan berkembangnya ekonomi digital, yang perlu dicapai hanya sekitar 22 persen.

Selain itu, ia menjelaskan Indonesia mempunyai tujuan ekonomi untuk menjadi anggota OECD, dan pada saat yang sama, negara kelas menengah akan mampu keluar dari perangkap tersebut.

Indonesia membutuhkan pendapatan nasional bruto (GNP) minimal US$28.000–33.000. Sementara Indonesia meresponsnya hanya dengan US$4.900.

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia harus mampu mengembangkan perekonomiannya dengan memanfaatkan dan meningkatkan ekonomi digital.

Dia berkata: “Ini semua adalah pekerjaan rumah yang harus kita kembangkan lebih cepat di masa depan. Saya berharap dengan bantuan program-program ini kita dapat berkembang lebih jauh dan mampu mencapai tujuan pengembangan ekonomi digital.”

Dalam kesempatan tersebut, Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (PPTC) Kementerian Koordinator Perekonomian menegaskan, memang banyak jenis pekerjaan yang akan tergantikan oleh mesin dengan pengembangan kecerdasan buatan (AI).

Dalam kasus beras, tugas-tugas administratif dan tugas-tugas yang berulang-ulang lebih rentan hilang seiring dengan meningkatnya perkembangan teknologi, katanya.

Menurut Forum Ekonomi Dunia, beberapa sektor pekerjaan yang berisiko menghilang antara lain entri data, administrasi, sekretaris eksekutif, akuntansi, manajemen kantor, personel perakitan, layanan bisnis, manajer administrasi, informasi pelanggan dan layanan pelanggan, layanan umum dan operasional. Manajer, mekanik dan peralatan serta berita utama

Sementara itu, pekerjaan di bidang kecerdasan buatan, pemrograman, dan komputasi merupakan jenis pekerjaan yang akan terus berkembang di masa depan.

Beberapa bidang profesional tersebut antara lain Analis Data, Spesialis Kecerdasan Buatan, Spesialis Big Data, Spesialis Pemasaran Digital, Ahli Strategi, Spesialis Otomasi Proses, Spesialis Pengembangan Bisnis, Spesialis Transformasi Digital, Analis Keamanan Informasi, Pengembang Perangkat Lunak dan Aplikasi, dan spesialis Internet of Things.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours